Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Sebut Anggaran Kunker DPRD DKI Akan Dikurangi Rp 40 Miliar

Kompas.com - 28/11/2017, 10:54 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, anggaran kunjungan kerja anggota Dewan akan dievaluasi. Kata Taufik, anggaran kunker akan dikurangi Rp 40 miliar.

"Kunker nanti terevaluasi lebih kurang Rp 40 miliar. Kemarin saya hitung dengan pimpinan ternyata bisa dikurangi Rp 40 miliar," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).

Anggaran kunker sebelumnya Rp 107,7 miliar. Jika dikurangi Rp 40 miliar, anggarannya menjadi Rp 67,7 miliar.

Taufik mengatakan, sejak awal anggota DPRD DKI hanya menyampaikan programnya kepada Sekretariat Dewan. Penghitungan yang masuk dalam sistem e-budgeting dilakukan PNS Sekretariat Dewan.

Baca juga: Akui Ada yang Keliru, DPRD DKI Akan Evaluasi Anggaran Kunker dan Kolam

Taufik mengatakan, Sekretariat Dewan membuat kekeliruan karena menggunakan koefisien pengali hingga 7.752 orang.

Rapat Badan Anggaran APBD 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Rapat Badan Anggaran APBD 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/11/2017).
"Kalau 7.752 berarti ini gue kunker setiap hari dong," kata Taufik.

Taufik menilai, keputusan untuk mengevaluasi anggaran kunker sudah tepat. Anggaran Rp 67,7 miliar ini juga merupakan anggaran maksimal. Artinya, dalam pelaksanaannya bisa saja tidak semua anggaran terpakai.

Baca juga: Setelah Kolam Ikan, Nasib Anggaran Kunker DPRD Ditentukan Hari Ini

"Sebab, tidak semua anggota berangkat kunjungan kerja, kan, saya saja kemarin tidak berangkat," ujar Taufik.

Namun, komponen dalam biaya kunker itu tidak berubah. Artinya, uang harian yang diterima anggota Dewan setiap melakukan kunjungan kerja tetap Rp 4 juta.

Taufik mengatakan, itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan. PP tersebut juga telah diturunkan ke dalam bentuk perda dan SK Gubernur.

"Itu berbeda karena dulu uang hariannya hanya Rp 500.000," kata Taufik.

Baca juga: Sandiaga: Anggaran Kunker DPRD Bukan untuk Jalan-jalan

Kompas TV Meski anggaran sudah disepakati pemerintah dan DPRD, pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, bisa mengevaluasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com