Ketika Rancangan Anggaran Perubahan DKI Dianggap Tak Sentuh Kepentingan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan rancangan APBD Perubahan 2018 DKI Jakarta yang baru dimulai langsung mendapat peringatan DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI menyebut rancangan anggaran perubahan 2018 tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. 

"Di anggaran perubahan tidak ada yang bermanfaat untuk masyarakat secara signifikan ini," kata Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Veri Yonnevil, dalam rapat Badan Anggaran, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2019).

Baca juga: Ini 10 Program yang Dicoret dari Rancangan Anggaran Perubahan DKI 2018

Veri mengatakan, sisa APBD 2018 murni maupun tambahan pendapatan daerah seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta memperbaiki KUA-PPAS yang telah disusun.

"Kami ingin supaya anggaran perubahan ini betul-betul bisa dinikmati masyarakat," ujarnya. 

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra Iman Satria.

Baca juga: Ironi dalam Rancangan Anggaran Perubahan 2018 DKI Jakarta...

Iman yang juga Ketua Komisi D mengkritik minimnya pembangunan infrastruktur untuk warga.

"Mending (anggaran) untuk infrastruktur, memang jalan-jalan (di DKI) sudah bagus? Kan belum, kelihatan di pinggir-pinggir kota saja karena ada Asian Games ini. Dalam-dalam ya pasti belum (rapi)," ujar Iman.

Dalam KUA-PPAS, Kegiatan pemeliharaan jalan pada Dinas Bina Marga diusulkan ditambah di APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 50 miliar.

Baca juga: Anggaran Rumah DP Rp 0 Sekitar Rp 1 Triliun, Anggaran Rusun Dimatikan

Iman menilai, angka ini terlalu kecil.

Apalagi, menurut dia, anggaran untuk pembangunan dan atau peningkatan jembatan dikurangi sebesar Rp 32,8 miliar.

Selain pembangunan jembatan, sejumlah pos anggaran yang justru bersentuhan langsung dengan hidup masyarakat juga dicoret.

Baca juga: Anggota DPRD Minta Ada Anggaran Glondongan buat Pokir

Diantaranya seperti anggaran pembangunan rumah susun Rp 1,3 triliun, pembangunan prasarana kali atau sungai dan kelengkapannya pada sistem aliran timur sebesar Rp 87 miliar, pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya pada sistem aliran timur dengan anggaran Rp 34 miliar, hingga pengadaan lahan untuk Kantor Lurah Jembatan Besi sebesar Rp 25 miliar.

Di sisi lain, penyertaan modal untuk delapan BUMD DKI Jakarta diusulkan ditambah hingga hampir Rp 11 triliun.

"Masa Rp 11 triliun untuk bisnis, komersil lagi? Itu kan ada resiko untung-rugi. Iya kalau untung, bisa berbalik ke PAD (pendapatan asli daerah), kalau rugi? Kalau bersentuhan langsung dengan masyarakat, bangun saja sekolah banyak-banyak. Biar jadi itu enggak ada masalah lagi, lebih mengena," ujar Iman.