BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya beri bantuan dana untuk pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang saja.
Pemkot Bekasi berharap bantuan juga untuk aspek-aspek lain, misalnya infrastruktur.
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pihaknya berharap mendapat perhatian lebih dari Pemprov DKI terkait persoalan hubungan kemitraan antara Kota Bekasi dengan DKI Jakarta.
Baca juga: Pada Hari Lebaran, Operasional TPST Bantargebang Dihentikan Sementara
"Kita berharap ada yang dicetus dari bantuan kemitraan itu, tidak hanya sekadar kepentingan yang terkait dengan Bantargebang. Tetapi kan masih banyak pola yang terkait dengan transportasi misalnya, penyelesaian flyover (Rawapanjang dan Cipendawa), itu kan sudah di depan mata. Kemudian masih ada lainnya, ya itu lah yang kemudian tidak keluar (belum ada bantuannya) gitu loh," kata Tri, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/10/2018).
Penyelesaian proyek flyover Rawa Panjang dan Cipendawa dinilai penting untuk memperlancar akses kendaraan truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang.
Tri berharap, Pemprov DKI bisa memberi bantuan dana untuk proyek pembangunan flyover tersebut.
Menurut Tri, jika proyek flyover tersebut rampung, maka antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi akan sama-sama mendapat keuntungan yang bermanfaat.
"Dari DKI-nya menguntungkan jalannya jadi lancar, ada efisiensi irit bahan bakar (truk sampah), kendaraan jadi tidak gampang rusak. Kita juga dapat keuntungan masyarakat terhindar dari bau truk-truk sampah yang lewat Tol Bekasi Barat," pungkas Tri.
Baca juga: Dana Kompensasi TPST Bantargebang Tak Bisa Cair jika Pemkot Bekasi Belum Lengkapi Berkas
Tri menambah, bantuan yang diberikan Pemprov DKI pada tahun 2018 masih sangat minim dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. "Yang Bantargebang kecil itu, saya lupa angkanya, tapi kecil itu," ujar Tri.
"Kita memandang bahwa DKI tidak memandang bahwa Bekasi menjadi mitra. Itu baru Bantargebang saja kan, ada juga uang untuk masyarakat juga 'uang bau', tapi nilai untuk pembangunannya tidak ada gitu. Itu hanya nilai kompensasinya saja yang diberikan kepada masyarakat, dampak yang ditimbulkan dari sampah karena bau, karena rusaknya lingkungan gitu," tambah Tri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.