Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Bahaya, Pengendara Tolak Wacana Sepeda Motor Masuk Jalan Tol

Kompas.com - 01/02/2019, 16:38 WIB
Dean Pahrevi,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah pengendara sepeda motor menolak wacana sepeda motor diperbolehkan masuk ke jalan tol.

Dedy (25), pengendara motor asal Jakarta Timur mengatakan, dirinya tidak setuju dengan rencana memperbolehkan sepeda motor masuk tol.

Menurut dia, diperbolehkannya sepeda motor masuk tol akan meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas.

Baca juga: Ke Mana Arah Wacana Sepeda Motor Boleh Masuk Jalan Tol?

"Saya sih tidak setuju, ngapain coba, itu malah bahaya menurut saya. Di tol itu mobil berkecepatan tinggi. Bahaya buat motor, motor kan enggak bisa seimbangin kecepatan mobil kalau lagi ngebut," kata Dedy saat ditemui Kompas.com di Jalan Ir. Juanda, Bekasi Timur, Jumat (1/2/2019).

Menurut Dedy, sebaiknya pemerintah fokus saja pada pemberdayaan transportasi umum.

Sebab, hal itu yang lebih bermanfaat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Enggak usah ribet-ribet lah, pemerintah bikin wacana kayak gitu, kurang bermanfaat malah bikin rawan kecelakaan saja. Harusnya tingkatkan pemberdayaan transportasi umum, gimana caranya biar warga naik (transportasi) umum," ujar Dedy.

Senada dengan Dedy, Kurnia (27), pengendara motor asal Cibubur mengaku juga tidak setuju wacana motor masuk tol tersebut.

Menurut dia, jika wacana itu terwujud malah akan memperbanyak jumlah sepeda motor.

Sebab, kebijakan tersebut akan memancing masyarakat untuk memiliki sepeda motor lebih dari satu, dilihat dari aspek cepatnya menggunakan akses jalan tol.

"Waduh nanti motor tambah banyak coba saja. Karena mikirnya tol lebih cepat nanti malah banyak yang beli motor, makin semrawut jalanan. Lagian menurut saya bahaya juga karena di tol itu mesti ngebut. Kecelakaan bisa terjadi juga dari mobilnya," kata Kurnia.

Baca juga: Sepeda Motor Sulit Masuk Tol di Jakarta

Adi (32), pengendara mobil asal Bekasi Timur menuturkan, diperbolehkannya sepeda motor masuk jalan tol diperkirakan akan mengganggu konsentrasi pengemudi mobil berkendara di jalan tol karena berdampingan dengan sepeda motor.

"Jadi enggak leluasa nanti, kita naik mobil masuk tol harus makin lebih awas. Nah awasnya itu bisa bawa petaka kecelakaan karena kan pasti sampingan sama motor. Menurut saya enggak rasional sih, malah nambah rawan kecelakaan saja," tutur Adi.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan sepeda motor boleh masuk jalan tol.

Menurut Bambang, pengendara sepeda motor punya hak yang sama dengan pengendara mobil atas jalan bebas hambatan tersebut.

"Para pemotor memiliki hak yang sama dengan pemilik mobil karena sama-sama bayar pajak, sama-sama warga negara Indonesia. Masa enggak boleh menikmati hasil pembangunan?" kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: YLKI Sebut Wacana Sepeda Motor Masuk Jalan Tol Membahayakan Pengendara

Wacana itu muncul ketika Bambang menghadiri acara bikers di DPR, beberapa waktu lalu.

Dia berpendapat, sudah saatnya pemerintah memikirkan fasilitas-fasilitas untuk pengendara motor. Apalagi, jumlah pengendara motor tidak sedikit.

Hingga saat ini, wacana itu masih dalam pertimbangan pemerintah pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com