Langkah PSI Interpelasi Anies Kembali "Dicueki" Partai Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengajukan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kali ini PSI mengajukan hak interpelasi berkaitan dengan penanganan banjir Jakarta yang dinilai tidak memiliki kejelasan.

Sebelumnya, PSI juga menggulirkan hak interpelasi berkaitan dengan kasus kerumunan yang terjadi di acara pernikahan putri Rizieq Shihab di Tanah Abang Jakarta Pusat.

Baca juga: Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Namun, upaya interpelasi yang digulirkan 17 November 2020 itu tak mendapat respon apapun dari fraksi lain sehingga tidak terlaksana.

Interpelasi terhadap Anies atas banjir di Jakarta menjadi upaya kedua PSI untuk meminta penjelasan Gubernur DKI tersebut berkait banjir yang terjadi Sabtu (20/2/2021) lalu.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengatakan, hak interpelasi digulirkan karena PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

"PSI menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," kata Justin, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Disambut Gelak Tawa Pimpinan DPRD DKI

Justin menjelaskan, interpelasi merupakan jalan konstitusional yang diambil PSI untuk meminta penjelasan langsung kepada Anies terkait kegagalan pengendalian banjir Jakarta.

PSI juga menilai tidak ada masterplan penanggulangan banjir di era kepemimpinan Anies, termasuk pembebasan lahan untuk normalisasi yang mandek sejak Anies menjadi gubernur.

Cari teman untuk interpelasi

Meski sudah mendeklarasikan akan menginterpelasi Anies soal banjir Jakarta, PSI masih harus membutuhkan anggota fraksi lain untuk melancarkan rencana tersebut.

Diperlukan 15 anggota DPRD DKI dan lebih dari satu fraksi agar hak interpelasi bisa dijalankan.

Sedangkan PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD, sehingga masih dibutuhkan tujuh kursi lagi untuk melakukan interpelasi.

Justin mengaku sudah berkomunikasi dengan pimpinan partai lain dan meyakini akan ada banyak fraksi di DPRD DKI yang mendukung langkah PSI untuk melakukan interpelasi.

"Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal. Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini (interpelasi) bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD," kata Justin.

Ditertawakan Gerindra