Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pabrik di Bekasi Dianggap Bikin Alat Ukur Kualitas Udara Jakarta Bermasalah, KLHK Diminta Bertindak...

Kompas.com - 26/09/2023, 08:01 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diminta turun tangan menangani beberapa pabrik di Bekasi, Jawa Barat, yang dianggap mengganggu alat pengukur kualitas udara di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Alat pengukur kualitas udara itu diketahui milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ((DLH).

Selama ini, alat pemantau kualitas udara di lokasi itu selalu memberikan hasil buruk karena mendeteksi polusi yang bersumber dari beberapa pabrik di Bekasi, Jawa Barat.

Pemprov DKI minta tolong KLHK

Kadis LH DKI Jakarta Asep Kuswanto meminta KLHK untuk menindak pabrik di Bekasi karena dinilai membuat alat pengukur kualitas udara di Lubang Buaya bermasalah.

Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menindak pabrik yang berlokasi di Bekasi.

"Ada (pabrik) di wilayah Bekasi, tetapi Pemprov DKI tidak dapat intervensi, maka kami minta tolong ke KLHK untuk bekerja sama memberikan intervensi soal itu," kata Asep di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2023).

Baca juga: Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah karena Dekat Pabrik, DLH DKI: Pemindahan Butuh Kajian

Alat pengukur kualitas udara itu sengaja dipasang di Lubang Buaya yang lokasinya berbatasan dengan wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Namun, kondisi alat itu belakangan ini menjadi bermasalah karena keberadaan industri yang mencemari udara.

Sejumlah pabrik itu antara lain tempat produksi tahu, arang, dan pembakaran kabel.

"Kondisi adalah banyak industri yang ada di sekitar alat yang memang industri yang rumah tangga dan itu masih mencemari. Dan itu hanya ada di wilayah Jakarta dan Bekasi," ucap Asep.

Pemindahan alat butuh kajian

Pemprov DKI meminta KLHK menindak pabrik-pabrik pencemar udara itu karena saat ini belum bisa memindahkan alat pengukur kualitas udara di sana.

Asep mengemukakan, pemindahan alat pengukur udara tak bisa dilakukan sembarangan. Pemindahan alat harus melalui kajian.

"Kalau dipindahkan itu harus ada kajian terlebih dahulu," ujar Asep.

Baca juga: KLHK Diminta Tindak Pabrik di Bekasi yang Dianggap Bikin Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah

Dinas LH DKI berencana melakukan kajian lebih dahulu dalam waktu dekat untuk memindahkan alat pengukur kualitas udara yang bermasalah karena pabrik itu.

"Mudah-mudahan kalau memang nanti ternyata harus dipindahkan, kami akan pindahkan. Karena memindahkan alat tidak bisa sembarangan, harus benar-benar bisa merepresentasikan kondisi dari udara di sekitarnya," ucap Asep.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbuck Tutupi Kabah saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbuck Tutupi Kabah saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com