KPU Jakarta Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg DPRD di 233 TPS di Cilincing

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar rekapitulasi ulang pemilihan suara terhadap hasil Pileg DPRD DKI Jakarta 2024 pada 233 TPS di Cilincing, Jakarta Utara.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan, rekapitulasi dilakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terkait data perolehan suara yang tidak jelas.

"Terkait Putusan MK Nomor 09-01-1411/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, KPU Jakarta Utara melakukan rekapitulasi ulang terhadap perolehan suara DPRD Provinsi di 233 TPS di Kecamatan Cilincing," ujar Astri dalam keterangannya, Senin (24/6/2024).

Baca juga: Penonton Bakar Panggung Konser Lentera Festival, Polisi Minta Pertanggungjawaban Panitia

Astri menuturkan, rekapitulasi dilakukan selama dua hari, 23 dan 24 Juni 2024. Ia juga meminta awak media ikut melihat proses pemungutan suara ulang tersebut.

Pihak kepolisian juga diturunkan untuk mengamankan jalannya proses rekapitulasi di 233 TPS tersebut.

"Rekapitulasi ulang tersebut, dilaksanakan di Kantor KPU Jakarta Utara tanggal 23-24 Juni 2024. Bagi rekan-rekan media yang meliput, mohon menggunakan ID card karena ada penjagaan dari kepolisian," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, temuan uji petik yang dilakukan Mahkamah ketika menyidangkan gugatan Partai Demokrat atas dalil penggelembungan 2.402 suara Partai Nasdem.

Baca juga: Panitia Konser Lentera Festival Disebut Tak Bayar Bintang Tamu, Penonton Ngamuk Artis Tak Tampil

Berdasarkan formulir C.Hasil TPS dari KPU, Nasdem meraup 6 suara. Namun, pada jawaban KPU dalam persidangan, suara Nasdem disebut 22.

"Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan DKI Jakarta 2 pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing, yaitu (Kelurahan) Marunda 28 TPS, Rorotan 72 TPS, Semper Barat 53 TPS, Cilincing 9 TPS, Sukapura 39 TPS, Semper Timur 15 TPS, Kalibaru 17 TPS, harus dilakukan rekapitulasi suara ulang," ucap Ketua MK Suhartoyo, Senin (10/6/2024).

Majelis Hakim sebelumnya juga telah mencermati formulir D.hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing yang diajukan Demokrat dan KPU.

Formulir yang diajukan Demokrat tidak memuat tanda tangan para pihak serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, sehingga Mahkamah merasa tidak yakin.

Namun, dengan mengambil sampel di beberapa TPS di Cilincing, Mahkamah juga menemukan kejanggalan pada jawaban KPU soal perolehan suara partai politik di sana.