Namun, sebanyak sembilan lahan lainnya terdata terjadi tumpang tindih pembangunan. "Makanya saya suruh (Dinas Pertamanan dan Pemakaman) batalin (penganggaran)," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (19/6/2015).
Basuki menganggap pembangunan RPTRA oleh perusahaan swasta lebih cepat penyelesaiannya dan tidak menghabiskan banyak anggaran.
Sementara, lanjut Basuki, apabila RPTRA dibangun Dinas Pertamanan, menghabiskan banyak anggaran dan penyelesaiannya lama.
"Contohnya Dinas Pertamanan ini menganggarkan bikin pagar di 12 lokasi taman saja menghabiskan Rp 10 miliar, pagarnya doang belum sama isinya. Nah kalau CSR ini bangun taman, rata-rata cuma menghabiskan Rp 400-900 juta sudah sama pembangunannya. Jadi lebih baik anggarannya dimatikan, enggak usah pakai APBD lah (untuk bangun RPTRA)," kata Basuki.
Nantinya para perusahaan itu bisa mempromosikan produk serta mencantumkan nama korporasi mereka di RPTRA.
Hanya saja, sebelum membangun RPTRA, Basuki menginginkan adanya kesepakatan penandatanganan MoU bersama perusahaan swasta.
Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 4 RPTRA yang diresmikan Basuki. Yakni RPTRA Sungai Bambu Utara, Gandaria, Kembangan Utara, dan Cideng. Dua RPTRA lain akan diresmikan Basuki, yakni Pulau Untung Jawa dan Cililitan Jakarta Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.