Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Kepala Bappeda Lapor Ahok Ketika Terima Uang Gratifikasi

Kompas.com - 14/08/2015, 18:51 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati menceritakan mengenai pengalamannya menerima uang gratifikasi sebesar Rp 50 juta dan 100.000 yen. Tuti mengaku sangat terkejut begitu menerima uang itu dan langsung melapor kepada Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

"Saya tuh pas tahu, 'Lho ini apa?'. Kaget kan, jadi saya langsung lapor Pak Gubernur, terus kata Pak Gubernur, 'Serahkan langsung ke KPK, Bu!'," ujar Tuty di Balai Kota DKI, Jumat (14/8/2015).

Akan tetapi, Tuty enggan memberi tahu siapa pihak yang telah memberi uang itu kepadanya. Dia juga enggan memberi tahu untuk apa uang tersebut diberikan.

Setelah Tuty menyerahkan uang tersebut kepada KPK, barulah Inspektorat DKI diberi tahu bahwa Tuty telah diberi uang gratifikasi oleh oknum tertentu.

Tuty mengaku sebenarnya juga masih belajar membedakan bentuk gratifikasi yang mungkin akan sering ditawarkan kepada dia selama menjadi Kepala Bappeda.

Sulit bedakan

Jika ditawari uang, Tuty mengaku sudah pasti akan menolaknya atau menyerahkan uang tersebut ke KPK. Namun, yang sulit, kata Tuty, membedakan bentuk gratifikasi dalam bentuk barang.

Kata dia, diperlukan panduan khusus untuk mengetahui pemberian mana yang boleh dan tidak boleh diterima.

"Karena selain uang, kan juga ada barang, maka yang perlu kita pahami barang ini bentuknya sejauh apa, bagaimana, ada juga faktor kekerabatan lokal yang memang sudah terjalin sejauh mana yang boleh, sejauh mana enggak, itu juga yang perlu kita pelajari. Kita perlu clear banget-banget-lah."

"Itu makanya saya mau pelajari banget-banget itu petunjuk teknis secara detail. Tetapi, kalau benar-benar uang cash, saya pikir ya memang kita harus jangan terima, prinsip dasarnya begitu," ujarnya.

Tuty mengatakan akan mengimbau kepada staf-stafnya untuk ikut memerangi segala bentuk korupsi. Apalagi, Bappeda merupakan institusi perencanaan setiap pembangunan di Jakarta.

"Jadi kita ingin dari perencanaan saja sudah clear, tidak ada unsur korupsi apa pun," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku, pihaknya menerima laporan adanya gratifikasi yang mengalir kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok, sapaan Basuki, menyebut salah seorang pejabat yang menerima gratifikasi adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Tuty Kusumawati.

"Kami dapat laporan masih ada setor menyetor dan (gratifikasi) ini sudah dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kan ada unit gratifikasinya. Ada kontraktor kasih Bu Tuty gratifikasi Rp 50 juta dan 100.000 yen. Berarti kemungkinan uang ini bukan cuma kasih ke Bu Tuty, ada juga diberikan ke yang lain," kata Basuki. (Baca: Ahok: Kontraktor Kasih Gratifikasi ke Kepala Bappeda Rp 50 Juta dan 100.000 Yen)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Megapolitan
Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Megapolitan
Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Megapolitan
Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Megapolitan
Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Momen Anies Salami Jusuf Kalla Sambil Membungkuk dan Hormat ke Sandiaga Sebelum Nobar Film 'Lafran'

Momen Anies Salami Jusuf Kalla Sambil Membungkuk dan Hormat ke Sandiaga Sebelum Nobar Film "Lafran"

Megapolitan
Pengelola Jakarta Fair 2024 Siapkan Area Parkir di JIExpo Kemayoran, Bisa Tampung Puluhan Ribu Kendaraan

Pengelola Jakarta Fair 2024 Siapkan Area Parkir di JIExpo Kemayoran, Bisa Tampung Puluhan Ribu Kendaraan

Megapolitan
Seekor Sapi Masuk ke Tol Jagorawi, Lalu Lintas Sempat Macet

Seekor Sapi Masuk ke Tol Jagorawi, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
10 Nama Usulan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta: Anies, Ahok, dan Andika Perkasa

10 Nama Usulan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta: Anies, Ahok, dan Andika Perkasa

Megapolitan
Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Megapolitan
Lurah: Separuh Penduduk Kali Anyar Buruh Konfeksi dari Perantauan

Lurah: Separuh Penduduk Kali Anyar Buruh Konfeksi dari Perantauan

Megapolitan
Optimistis Seniman Jalanan Karyanya Dihargai meski Sering Lukisannya Terpaksa Dibakar...

Optimistis Seniman Jalanan Karyanya Dihargai meski Sering Lukisannya Terpaksa Dibakar...

Megapolitan
Kampung Konfeksi di Tambora Terbentuk sejak Zaman Kolonial, Dibuat untuk Seragam Pemerintahan

Kampung Konfeksi di Tambora Terbentuk sejak Zaman Kolonial, Dibuat untuk Seragam Pemerintahan

Megapolitan
Razia Dua Warung Kelontong di Bogor, Polisi Sita 28 Miras Campuran

Razia Dua Warung Kelontong di Bogor, Polisi Sita 28 Miras Campuran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com