DPRD DKI Minta Penjelasan Dinas Perumahan soal Rusun Kapuk Muara yang Dihuni Orang Mampu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI bidang pembangunan menceritakan pengalaman mereka ketika melakukan inspeksi mendadak di Rumah Susun Kapuk Muara. Sebab, mereka menemukan penghuni rusun tersebut kebanyaka dihuni oleh orang mampu dan bukan warga DKI.

"Saya mau tanya soal sebenarnya yang prioritas menempati rusun itu warga DKI atau luar DKI? Kami lihat banyak warga yang dari luar DKI dan mampu-mampu," ujar anggota Komisi D DPRD DKI Syahrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (27/7/2016).

Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi D dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI.

Kepala Dinas Perumahan Arifin juga hadir dalam rapat tersebut. Syahrial mempertanyakan keberadaan mereka di dalam rumah susun. Padahal, kata Syahrial, banyak warga Jakarta yang lebih membutuhkan unit rusun itu.

Pada dasarnya, komposisi penghuni di rusun seharusnya 60:40. Tepatnya, 60 persen dihuni untuk warga terprogram (warga terdampak penggusuran dan 40 persen dihuni oleh warga umum.

Anggota Komisi D lainnya, Rois Handayana, mengatakan presentase warga umum yang menghuni Rusun Kapuk Muara adalah 74 persen.

"Saya usulkan tolong, Pak, kembalikan pada komposisi semula yaitu 60:40, jangan malah dibalik," ujar Rois.

Anggota lainnya, Pandapotan Sinaga mengatakan sedianya Rusun Kapuk Muara dihuni warga yang dulu menghuni kolong-kolong tol. Dia heran kenapa justru lebih banyak orang mampu di sana.

"Apa benar itu warga kolong?" ujar Pandapotan.

Hingga pukul 14.30, rapat Komisi D dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI masih berlangsung.

Inspeksi mendadak dilakukan oleh DPRD DKI pada Selasa (19/7/2016) lalu.