JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menghadiri pelantikan pejabat DKI Jakarta, di Lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).
Dalam kesempatan itu, Asman meminta para pejabat memegang teguh sumpah jabatan dan bekerja nyata meningkatkan pelayanan publik.
"Jangan main-main lagi dengan pelayanan publik karena pelayanan itu haknya rakyat," ujar Asman.
Asman menuturkan, para pejabat jangan terjebak dalam tugas rutin dan dituntut membuat inovasi di SKPD masing-masing.
Inovasi yang diharapkan pemerintah pusat, kata Asman, adalah mengubah sistem yang serba konvensional menjadi digital dan transparan sehingga mudah diawasi.
"Tidak boleh ada lagi tarif yang ditetapkan selain tarif resmi. Semua pembayaran laksanakan melalui bank jangan lagi ada transaksi tunai," ujar Asman.
(Baca: Ini Sanksi bagi Pejabat DKI yang Tidak Netral pada Pilkada)
Untuk sistem penganggaran, Asman juga menegaskan agar pejabat selalu terbuka supaya meminimalisir penyalahgunaan anggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN).
"Sistem e-budgeting tidak bisa ditawar. Mulai dari tingkat kecamatam, kelurahan, provinsi, harus terbuka. Agar masyarakat bisa mengontrol tiap anggaran yang disahkan DPRD. Agar anggaran tidak lagi jadi bancakan sana-siini," ujar Asman.
Asman lalu meminta para pejabat untuk menerapkan mental melayani dan tidak merasa berkuasa, serta keharusan menjaga netralitas pada pelaksanaan pilkada serentak.
"Siapapun yang jadi gubernur, silakan. Kita jangan ikut politik karena ASN harus profesional dan independen. Tolong jaga independinsi kalian, yang menjaga jabatan adalah profesionalisme saudara," ucap Asman.