Soal Larangan Sepeda Motor, Sandiaga Sebut Kebijakan Harus Berbasis Data

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai semua kebijakan yang akan dia terapkan nantinya saat sudah menjabat harus berbasis data.

Dia mencontohkan kebijakan larangan sepeda motor yang sebelumnya sempat akan diuji coba namun tidak jadi karena ada kajian baru oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi, misalnya larangan sepeda motor, kami harus tahu dengan melarang sepeda motor masuk ke Kuningan itu, matriks-matriks apa yang kita dapat. Berapa lebih cepat untuk bergerak dari satu poin ke poin lain. Misalnya, dari Menara Karya ke Menara Palma, tanpa sepeda motor 10 menit tapi kalau ada sepeda motor jadi 7 menit," kata Sandi saat menghadiri acara di British School of Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Jumat (15/9/2017) malam.

Sandi juga akan mempertimbangkan transportasi alternatif bila menerapkan kebijakan larangan sepeda motor.

Baca: Ini Alasan Dutundanya Pelarangan Sepeda Motor di Jalan Sudirman

Alternatif yang dia maksud salah satunya adalah transportasi umum massal, seperti mass rapid transit (MRT).

"Kalau mau ambil keputusan, semuanya harus berbasis data dan kami harus sosialisasikan, dibuka datanya, ini yang kami yakini kebijakan ini betul-betul yang berpihak pada rakyat. Bukan keputusan yang dibuat berdasarkan ad hoc," tutur Sandi.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai sikapnya soal kebijakan larangan sepeda motor, Sandi belum bisa mengatakannya saat ini.

Dia hendak melihat data terlebih dahulu dari Jakarta Smart City, baru bisa memberikan pandangan sekaligus rekomendasi kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta selaku satuan kerja perangkat daerah terkait.

Baca: Derasnya Kritik dan Batalnya Perluasan Larangan Sepeda Motor...