Perdebatan soal Preman Tanah Abang yang antara Ada dan Tiada...

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pihak berdebat mengenai ada tidaknya preman di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal ini bermula ketika Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana menyatakan tidak ada preman di Tanah Abang.

"Enggak ada preman di situ," ujar Lulung di Jalan Imam Bonjol, Senin (6/11/2017).

Lulung tidak pernah mendengar kejadian perampokan dan pencopetan yang masif di Tanah Abang. Menurut dia, hal tersebut membuktikan bahwa premanisme tidak ada di Tanah Abang.

Selain itu, di sana juga tidak ada pemerasan. Lulung mengakui bisa saja ada warga setempat yang memungut uang dari pedagang kaki lima (PKL).

Namun, menurut dia, warga itu tidak bisa disamakan dengan preman. Dia mengatakan, hal itu adalah upaya warga setempat menjaga wilayah mereka. Warga juga membantu menjaga ketertiban PKL yang berjualan di sana.

"Orang lingkungan cari nafkah, jagain kampungnya kalau orang Betawi bilang. Makanya ngomong-nya yang obyektif. Lihat Tanah Abang jangan dari jauh. Ini kata Haji Lulung, lihat Tanah Abang harus dari dekat," ujar Lulung.

Baca juga: Lulung: Enggak Ada Preman di Tanah Abang!

KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (12/10/2017).

Beberapa waktu lalu, lembaga Ombudsman RI menemukan adanya preman di Tanah Abang. Temuannya memang bukan spesifik premanisme di Tanah Abang, melainkan soal pungli dari PKL ke oknum Satpol PP. Namun, Ombudsman menyatakan, preman di Tanah Abang menjadi perantara pungutan liar itu. Terkait itu, Lulung enggan mentah-mentah percaya. Meskipun temuannya berasal dari sebuah lembaga negara.

"Iya Ombudsman ini siapa? Ayo, dong, sama-sama investigasi (keberadaan preman di Tanah Abang)," ujar Lulung.

Baca juga: Temuan Ombudsman, Preman Tanah Abang Dekat dengan Satpol PP

Kata Camat Tanah Abang

Hal ini berbeda dengan keterangan Camat Tanah Abang Dedi Arif Darsono yang menyebut ada preman di kawasan pasar tersebut. Bahkan, preman Tanah Abang memiliki beberapa kubu.

"Ada (preman di Tanah Abang). Bahkan, ada beberapa kubu," ujar Dedi.

Dedi mengetahui hal itu ketika mendata PKL di sana. Para PKL umumnya menyebut siapa saja yang mengizinkan mereka berjualan di sana.

"Kami data para PKL. Kami tanya, kok, bisa jualan di sini. Mereka jawab si ini, si itu (preman) yang ngizinin, jadi banyak (preman di Tanah Abang)," katanya.

Wakil Kepala Satpol PP Hidayatullah juga pernah menegaskan keberadaan preman di Tanah Abang. Dia menceritakan hal itu karena pernah menjadi camat di wilayah tersebut enam tahun.

KOMPAS.COM/Anggita Muslimah PKL berjualan di sekitaran Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Kata Hidayatullah, preman di Tanah Abang suka memfitnah aparat. Dia mengaku dulu kerap difitnah meminta uang setoran kepada mereka.

Baca juga: Beda dengan Lulung, Camat Sebut Ada Preman di Tanah Abang 

"Saya dulu jadi Camat Tanah Abang lagi patroli dipanggil 'Pak Camat begini, Pak.' Namun, dibilang (ke pedagang) 'Tuh, tadi Camat mau bongkar, tapi Camat bilang enggak usah bongkar, kasih setoran aja'," lanjutnya.

Kata Sandiaga

Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno juga pernah mengatakan akan mengikutsertakan preman dalam penataan Tanah Abang.

"Semua masuk dalam diskusi ini, termasuk mohon maaf, termasuk preman-premannya. Jadi, kami bicara juga sama preman-premannya. Ya, tentu enggak di Balai Kota, tetapi di tempat-tempat yang mereka biasa kumpul," kata Sandi ketika itu.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/11/2017).

Tadi malam, Sandi mengatakan maksud dari perkataannya adalah melibatkan semua pihak di Tanah Abang, termasuk preman jika ada. Mereka harus didengar agar penataan berjalan baik.

Baca juga: Sandi Libatkan PKL dan Preman Bahas Penataan Kawasan Tanah Abang 

"Pernyataan saya waktu itu mengatakan bahwa kalau preman ada di Tanah Abang, mereka harus diajak bicara juga karena mereka adalah bagian dari ekosistem yang harus ditertibkan," katanya.

Menurut dia, tidak ada orang yang mau menjadi preman. Jalan keluar bagi mereka harus dipikirkan. Sebab, menurut dia, langkah penertiban yang dilakukan tidak memberi solusi dalam jangka panjang.