Puncak Kekecewaan Sopir Angkot atas Penutupan Jalan di Tanah Abang...

JAKARTA, KOMPAS.com — Sopir angkot yang rutenya melintasi kawasan Tanah Abang melakukan aksi protes di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/1/2018).

Mereka tidak terima akan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menutup ruas Jalan Jatibaru Raya demi memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL).

Penolakan itu dilakukan karena para sopir angkot merasa omzet mereka turun 50 persen setelah penutupan jalan di Tanah Abang.

Para sopir berharap, Pemprov DKI membuka jalan tersebut dan mengembalikan rute angkot seperti biasa.

"Omzet kami menurun 50 persen setelah penataan Pasar Tanah Abang. Dishub sekarang juga arogan. Kaca angkot 08 pernah ada yang dipecahin pas menurunkan penumpang. Kami minta Dishub jangan arogan," kata koordinator aksi, Darmono, Senin.

Pengoperasian bus transjakarta "Tanah Abang Explorer" di jalur yang biasa dilalui angkot juga dinilai menjadi penyebab turunnya omzet para sopir angkot.

Selain itu, para sopir angkot juga mengeluhkan sikap petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dianggap terlalu arogan saat melakukan penindakan. Para sopir mengaku kerap diperlakukan kasar oleh petugas, misalnya dimaki.

Baca juga: Sopir Angkot Tanah Abang Ancam Mogok Beroperasi jika...

Saat melakukan audensi, perwakilan sopir angkot ditemui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah.

Namun, belum ada solusi yang didapatkan dari audensi itu. Andri menyebut pihaknya akan membuat tim kecil untuk membahas tuntutan para sopir.

Pihaknya juga akan kembali melakukan pembicaraan dengan para sopir pada Selasa (23/1/2018) ini.

Para sopir kemudian mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan keluhan mereka. Para sopir ini diterima anggota DPRD DKI Fraksi Nasdem, Bestari Barus.

Kepada Bestari, para sopir angkot menyampaikan keluhan mereka. Bestari terheran-heran saat mendengar keluhan adanya petugas yang melakukan tindakan kasar terhadap sopir angkot.

Bestari juga akan menginisiasi pembicaraan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas masalah tersebut.

"Kalau ini mengemuka, suatu hari nanti kami (berpeluang) sepakat melakukan interpelasi kepada Gubernur. Kami juga akan minta klarifikasi dan akan menegur Saudara Gubernur yang menyelesaikan suatu masalah, tetapi menciptakan masalah baru," ujar Bestari.

Kata Anies-Sandi

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan membicarakan kebijakan penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada para sopir angkot yang berunjuk rasa.

Anies memahami protes yang disampaikan para sopir angkot tersebut. Anies mengatakan, penataan Tanah Abang tidak bisa dilihat hanya dalam skala kecil.

Saat ini, kata Anies, merupakan masa transisi penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI. Semua pihak membutuhkan menyesuaikan diri dengan kebijakan itu.

"Yang penting adalah ini masa transisi. Kalau masa transisi ekuilibrium baru, keseimbangan baru itu selalu ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi apa pun yang namanya keseimbangan baru, pasti ada penyesuaian dan ini fase penyesuaian. Nanti kita lihat, jangan buru-buru," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/1/2018).

Baca juga: Anies: Kami Paham Aspirasi Sopir Angkot Tanah Abang, Nanti Dibicarakan

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menginginkan angkot-angkot yang terdampak penataan Tanah Abang tersebut bergabung dalam program OK Otrip.

PT Transjakarta siap menggandeng operator angkot di sana untuk bergabung dengan program OK Otrip Pemprov DKI.

Meskipun demikian, Sandiaga menerima dan akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan para sopir angkot yang berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada siang tadi, khususnya soal memperpanjang trayek angkutan mereka.

"Kami ingin mereka bergabung di OK Otrip. Jadi, kami ingin rangkul mereka dan tadi transjakarta memberikan klarifikasi bahwa kesiapannya nanti mereka secara terintegrasi bisa bergabung dalam sistem transportasi yang berbasis One Karcis One Trip," ujar Sandiaga.

Sebelum menyelesaikan unjuk rasa, para sopir angkot, khususnya angkot M08, mengancam akan berhenti beroperasi apabila tuntutan mereka tidak dikabulkan.