Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI: Tahun Ini, Normalisasi dan Naturalisasi Sungai Harus Berjalan

Kompas.com - 09/02/2018, 13:35 WIB
Nursita Sari,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com  Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, Pemprov DKI akan mengombinasikan program normalisasi dengan naturalisasi sungai.

"Normalisasi dan naturalisasi, tahun ini dua-duanya jalan, harus jalan. Naturalisasi dan normalisasi kan bisa dikombinasikan," ujar Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Teguh mengatakan, pembetonan atau pemasangan dinding turap (sheet pile) diperlukan untuk menata sungai-sungai di Jakarta yang memiliki debit air tinggi. Kekuatan dinding turap itu bisa bertahan lebih dari 30 tahun.

Baca juga: DKI Pastikan Normalisasi Sungai dan Relokasi Warga Bantaran ke Rusun

"Untuk kapasitas seperti kali di Jakarta pastinya butuh dinding turap, memang kami lihat kekuatannya," katanya.

Setelah normalisasi, naturalisasi sungai pun dilakukan.

Menurut Teguh, naturalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai seperti sedia kala, yakni menjadikannya sebagai tempat resapan air.

Baca juga: Kata Pengamat, baik Normalisasi maupun Naturalisasi Berisiko Gusur Warga

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/2/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/2/2018).
"Jadi, enggak terkesan hanya dibangun beton, seolah nanti tidak ada hijaunya. Bahkan, naturalisasi bisa di-combine juga dengan treatment water, yang tadinya hitam pekat, kalau dinaturalisasi jadi lebih bening," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan melakukan naturalisasi sungai.

Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies mengatakan, enggan bicara soal solusi besar dulu. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus menangani warga yang kebanjiran.

Baca juga: Normalisasi dan Naturalisasi Sungai, Apa Bedanya?

"Salah satunya (solusi) soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tetapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies di Jakarta Utara, Rabu (7/2/2018).

Kompas TV Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku warga Jati Padang mayoritas setuju terhadap normalisasi kali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com