Silang Pendapat Saksi Ahli KPU DKI dan Taufik dalam Sidang Ajudikasi

Menurutnya, seorang eks narapidana korupsi semestinya telah memperoleh hak-haknya kembali setelah keluar dari penjara, termasuk hak berpolitik serta hak memilih dan hak dipilih.

Baca juga: Saksi Ahli Sebut Sidang Ajudikasi Bukan untuk Bahas Keabsahan Peraturan KPU

"Tujuan pemasyarakatan itu menyiapkan orang kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang bebas bertanggung jawab dan bisa berpartisipasi dengan baik," ujarnya.

Adapun sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu (29/8/2018) dengan agenda pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak.

Selanjutnya, majelis sidang akan membacakan amar putusan yang menentukan sah atau tidaknya KPU menganggap Taufik memenuhi syarat atau tidak mengikuti Pileg 2019. 

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Saksi Ahli Sebut KPU DKI Hanya Mengikuti Peraturan

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Baca juga: KPU DKI Ajukan Titi Anggraini dan Feri Amsari Jadi Saksi Ahli Ajudikasi

Adapun, Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.