"Kalau Mereka Mau Tanah Ini, Ayo ke Pengadilan Tunjukkan Sertifikatnya..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebon Sayur Ciracas, Jakarta Timur, menjadi salah satu lokasi yang terancam digusur.

Apalagi Perum PPD telah menyurati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait permintaan pengosongan Kebon Sayur.

Salah seorang warga, Syafi mengatakan, warga sudah mengetahui sejak lama bahwa Perum PPD berencana membongkar Kebon Sayur. 

Baca juga: LBH Jakarta Sebut Tiga Lokasi di DKI Terancam Digusur

Namun, warga masih bertahan lantaran Perum PPD tidak menunjukan bukti kepemilikan.

"Itu memang setahu saya dari dulu mau digusur Perum PPD, tetapi mereka juga enggak punya sertifikat tanah setahu saya. Kalau secara logika, mereka mau tanah ini, ya sudah ayo ke pengadilan saja nunjukkin bukti (sertifikat)," ujar Syafi ketika ditemui Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

Ia melanjutkan, warga Kebon Sayur sudah sering menyurati beberapa pihak untuk bisa membantu memperjuangkan hak warga terkait kepemilikan tanah.

Baca juga: Wali Kota Jaktim Akui Warga Ilegal Duduki Kebon Sayur Ciracas, tetapi...

"Kalau bilang menyurati, kami juga sudah menyurati DPR, Komnas Ham, LBH, pemerintah, tetapi ya begini-begini saja," kata dia. 

Senada dengan Syafi, warga lainnya, Bodong menegaskan warga akan tetap berjuang mempertahankan tanah mereka.

Ia melanjutkan, tanah yang dahulunya dipenuhi sayuran ini memang sudah dipermasalahkan sejak tahun 2009.

"Awal gembar-gembor mau digusur itu, kan, tahun 2009, tetapi ya kalau bicara gusur kasih lihatlah sertifikat tanah mereka," ujar Bodong. 

Baca juga: Wali Kota Mau Jadikan KBT Kebon Sayur Sepanjang 16 Kilometer

Berbeda dengan Syafi dan Bodong, warga lainnya, Rusman mengaku tidak mengetahui Perum PPD mempermasalahkan tanah yang sudah ditinggalinya selama puluhan tahun tersebut.

KOMPAS.com/Ryana Aryadita Kebon sayur Ciracas, Selasa (16/10/2018)

"Kami belum tahu masalah PPD bersurat itu. Masalah tanah, kami selama ini hanya diteror oleh orang yang tidak jelas kayak preman-preman," tutur Rusman.

Baca juga: Sejak 2017-September 2018 Ada 189 Titik Penggusuran, Mayoritas Dilakukan Pemprov DKI

Ia menyarankan Pemprov DKI segera sosialisasi kepada warga jika telah disurati Perum PPD. 

Sebelumnya, anggota LBH Jakarta Charlie AlBajili mengatakan, ada tiga lokasi yang terancam digusur BUMN, instansi Polri, dan perusahaan swasta.