DKI Bakal Ambil Alih Pengelolaan Air, Anies Jelaskan Swastanisasi Rugikan Jakarta

Kompas.com - 11/02/2019, 16:26 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengambil alih pengelolaan air minum lewat renegosiasi kontrak. Pasalnya, berdasarkan kontrak yang dijalin PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja, DKI dan warganya mengalami kerugian.

"Tujuannya (pengambilalihan) adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1997. Dan kita tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai dengan harapan," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).

Anies menjelaskan, saat kerja sama dimulai, cakupan air di DKI Jakarta sebesar 44,5 persen pada 1998. Pada 2018, cakupan air bersih baru sebesar 59,4 persen. Padahal, targetnya cakupan layanan air sebesar 82 persen di tahun 2023.

"Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen," ujar Anies.

Baca juga: Sejumlah Tokoh Kirim Surat Terbuka untuk Anies Tolak Swastanisasi Air

Kontrak dengan Aetra dan Palyja akan berakhir kurang lebih empat tahun lagi di 2023. Anies menyayangkan dua perusahaan swasta itu tak mencapai target penyediaan air bersih bagi warga kendati sudah 20 tahun menguasai pengelolaan air Jakarta.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya setiap tahunnya harus memberikan jaminan keuntungan 22 persen.

"Coba sederhananya begini. Targetnya tidak tercapai. Tapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh Negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Tapi hari ini angka itu tidak tercapai. Target jangkauannya. Tapi negara berkewajiban (membayar)," kata Anies.

Baca juga: Anies Putuskan Renegosiasi Kontrak untuk Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih

Sementara itu anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum bentukan Anies, Nila Ardhianie menjelaskan jaminan keuntungan yang harus dibayar ke pihak swasta selama ini, memberatkan DKI. DKI masih membayar keuntungan kepada Palyja, namun sudah tak lagi kepada Aetra.

"Ada kekurangan deviden itu yang harus dibayarkan oleh PAM Jaya. Nanti kalau PAM Jaya tidak bisa, itu harus ditanggung oleh Pemprov yang nilainya tidak sedikit, sampai triliun-triliunan. Kira-kira kurang lebihnya Rp 8,5 triliun," ujar Nila.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

Direktur Amrta Institute itu merinci dari Rp 8,5 triliun, sebesar Rp 6,7 triliun untuk Palyja dan Rp 1,8 triliun untuk Aetra.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MRT Jakarta Tak Layani Pembelian Single Trip Ticket, Berikut Cara Pembelian Tiket Online

MRT Jakarta Tak Layani Pembelian Single Trip Ticket, Berikut Cara Pembelian Tiket Online

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Duren Sawit

Polisi Tangkap 3 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Duren Sawit

Megapolitan
Pergub Anies: Ganjil Genap bagi Pemotor hingga Antisipasi Gelombang Kedua Kasus Covid-19

Pergub Anies: Ganjil Genap bagi Pemotor hingga Antisipasi Gelombang Kedua Kasus Covid-19

Megapolitan
Mal Jakarta Buka 15 Juni, Bioskop, Karaoke, hingga Arena Permainan Anak Belum Beroperasi

Mal Jakarta Buka 15 Juni, Bioskop, Karaoke, hingga Arena Permainan Anak Belum Beroperasi

Megapolitan
APPBI: Semua Mal di Jakarta Beroperasi Mulai 15 Juni 2020

APPBI: Semua Mal di Jakarta Beroperasi Mulai 15 Juni 2020

Megapolitan
BMKG: Tangerang, Depok, dan Sebagian Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

BMKG: Tangerang, Depok, dan Sebagian Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Mulai Senin, Headway MRT Saat Jam Sibuk adalah 5 Menit

Mulai Senin, Headway MRT Saat Jam Sibuk adalah 5 Menit

Megapolitan
14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

Megapolitan
UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

Megapolitan
PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

[UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

Megapolitan
Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Megapolitan
UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

Megapolitan
Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X