DKI Bakal Ambil Alih Pengelolaan Air, Anies Jelaskan Swastanisasi Rugikan Jakarta

Kompas.com - 11/02/2019, 16:26 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengambil alih pengelolaan air minum lewat renegosiasi kontrak. Pasalnya, berdasarkan kontrak yang dijalin PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja, DKI dan warganya mengalami kerugian.

"Tujuannya (pengambilalihan) adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1997. Dan kita tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai dengan harapan," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).

Anies menjelaskan, saat kerja sama dimulai, cakupan air di DKI Jakarta sebesar 44,5 persen pada 1998. Pada 2018, cakupan air bersih baru sebesar 59,4 persen. Padahal, targetnya cakupan layanan air sebesar 82 persen di tahun 2023.

"Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen," ujar Anies.

Baca juga: Sejumlah Tokoh Kirim Surat Terbuka untuk Anies Tolak Swastanisasi Air

Kontrak dengan Aetra dan Palyja akan berakhir kurang lebih empat tahun lagi di 2023. Anies menyayangkan dua perusahaan swasta itu tak mencapai target penyediaan air bersih bagi warga kendati sudah 20 tahun menguasai pengelolaan air Jakarta.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya setiap tahunnya harus memberikan jaminan keuntungan 22 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Coba sederhananya begini. Targetnya tidak tercapai. Tapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh Negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Tapi hari ini angka itu tidak tercapai. Target jangkauannya. Tapi negara berkewajiban (membayar)," kata Anies.

Baca juga: Anies Putuskan Renegosiasi Kontrak untuk Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih

Sementara itu anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum bentukan Anies, Nila Ardhianie menjelaskan jaminan keuntungan yang harus dibayar ke pihak swasta selama ini, memberatkan DKI. DKI masih membayar keuntungan kepada Palyja, namun sudah tak lagi kepada Aetra.

"Ada kekurangan deviden itu yang harus dibayarkan oleh PAM Jaya. Nanti kalau PAM Jaya tidak bisa, itu harus ditanggung oleh Pemprov yang nilainya tidak sedikit, sampai triliun-triliunan. Kira-kira kurang lebihnya Rp 8,5 triliun," ujar Nila.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

Direktur Amrta Institute itu merinci dari Rp 8,5 triliun, sebesar Rp 6,7 triliun untuk Palyja dan Rp 1,8 triliun untuk Aetra.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Batasi Kegiatan Warga Kota Tangerang, 2 Ruas Jalan Ditutup Pukul 21.00-04.00 WIB

Batasi Kegiatan Warga Kota Tangerang, 2 Ruas Jalan Ditutup Pukul 21.00-04.00 WIB

Megapolitan
Dinkes Minta Rumah Sakit se-Jakarta Bangun Tenda Darurat sebagai Ruang IGD Covid-19

Dinkes Minta Rumah Sakit se-Jakarta Bangun Tenda Darurat sebagai Ruang IGD Covid-19

Megapolitan
Sejumlah Wali Murid Pesimis Anaknya Lolos PPDB karena Kalah Umur

Sejumlah Wali Murid Pesimis Anaknya Lolos PPDB karena Kalah Umur

Megapolitan
Seorang Nakes RS Wisma Atlet Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Seorang Nakes RS Wisma Atlet Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Megapolitan
Angka Pemakaman dengan Prosedur Covid-19 di Jakarta Konsisten di Atas 100

Angka Pemakaman dengan Prosedur Covid-19 di Jakarta Konsisten di Atas 100

Megapolitan
Rekaman CCTV dan Selongsong Peluru Kasus Penembakan di Kebayoran Baru Dikirim ke Puslabfor Mabes Polri

Rekaman CCTV dan Selongsong Peluru Kasus Penembakan di Kebayoran Baru Dikirim ke Puslabfor Mabes Polri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Shalat Jumat Berjemaah Ditiadakan Sementara di Jakarta

Kasus Covid-19 Melonjak, Shalat Jumat Berjemaah Ditiadakan Sementara di Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Depot Isi Ulang Oksigen di Tangsel Kebanjiran Pesanan

Kasus Covid-19 Melonjak, Depot Isi Ulang Oksigen di Tangsel Kebanjiran Pesanan

Megapolitan
PPDB Jenjang SMA Kota Tangerang Diperpanjang hingga 28 Juni

PPDB Jenjang SMA Kota Tangerang Diperpanjang hingga 28 Juni

Megapolitan
Urus Sertifikat Tanah di Kantor BPN Kota Bogor Wajib Bawa Surat Antigen

Urus Sertifikat Tanah di Kantor BPN Kota Bogor Wajib Bawa Surat Antigen

Megapolitan
Pencuri 21 Tabung Gas di Jakarta Selatan Ditangkap Polisi

Pencuri 21 Tabung Gas di Jakarta Selatan Ditangkap Polisi

Megapolitan
UPDATE 24 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Capai 716 Pasien

UPDATE 24 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Capai 716 Pasien

Megapolitan
Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di RS, Kondisinya Membaik

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di RS, Kondisinya Membaik

Megapolitan
Dinkes DKI Temukan 70 Orang Terinfeksi Varian Baru Covid-19, Didominasi Delta B.1617.2

Dinkes DKI Temukan 70 Orang Terinfeksi Varian Baru Covid-19, Didominasi Delta B.1617.2

Megapolitan
50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Ditutup demi Tekan Kasus Covid-19

50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Ditutup demi Tekan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X