Menyoal Potensi Penyelewengan dan Kompetensi Ormas Kelola Dana APBD

Kompas.com - 15/02/2019, 09:22 WIB
Rapat pembahasan rancangan APBD DKI Jakarta 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan rancangan APBD DKI Jakarta 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).

Bestari mengatakan, masyarakat tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pembangunan. Karena itu, Pemprov DKI sebaiknya melakukan pembangunan seperti biasanya untuk melayani warga, bukan justru menyuruh warga membangun sendiri.

"Ada jalan yang rusak, diperbaiki, masak diserahkan ke masyarakat yang tidak punya keahlian untuk membuat jalan, mengaduk semen, ataupun mengaspal. Nanti jadi masalah baru," kata Bestari.

Gembong mengusulkan, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya melibatkan warga dalam merencanakan pembangunan saja. Dengan demikian, program pembangunan Pemprov DKI sesuai dengan kebutuhan warga.

Untuk eksekusinya, lanjutnya, diserahkan kepada pihak yang kompeten.

"Kami harus cermat dalam mengelola APBD sehingga pola yang diharapkan oleh Pak Anies kalau menurut Fraksi PDI-P adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan," kata Gembong.

Baca juga: Ormas Bisa Bangun Kampung Pakai APBD DKI, Begini Penjelasannya

Anies ingin dana APBD lebih banyak dikelola masyarakat. Dengan demikian, APBD DKI memberikan banyak kontribusi untuk menggerakkan perekonomian warga.

Masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe III dan tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan ormas pelaksana swakelola.

Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Dengan program itu, Anies menyebut masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan di kampungnya bisa mengeksekusi kegiatan dan mengerjakan pembangunan yang direncanakan Pemprov DKI.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X