Ada Usulan Premium, Pertalite, Solar 48, Dexlite Dilarang di Jakarta, Apa Kata Pemprov?

Kompas.com - 09/08/2019, 09:57 WIB
Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki opsi untuk membatasi penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan demi memperbaiki kualitas udara.

Namun, Andono menyebut, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan untuk mengimplementasikan kebijakan seperti itu.

"Kebijakan-kebijakan pembatasan seperti itu tentu ada kaitannya nanti supply and demand (penawaran dan permintaan)-nya seperti apa, kan kita juga perlu mempertimbangkan," ujar Andono saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Usul Pengamat, Anies Larang Premium, Pertalite, Solar 48, Dexlite di Jakarta

Selain itu, Andono menyebut, kebijakan pembatasan bahan bakar tidak ramah lingkungan tidak bisa serta merta dieksekusi oleh Pemprov DKI saja.

Sebab, yang berwenang mengatur spek bahan bakar ramah lingkungan adalah pemerintah pusat.

Pemerintah pusat, kata Andono, sebetulnya sudah membuat kebijakan agar bahan bakar minyak (BBM) memenuhi standar emisi Euro IV.

Namun, pemerintah harus mempertimbangkan pula kesiapan industri otomotif dan BBM untuk masing-masing mensuplai kendaraan dan bahan bakar yang memenuhi standar Euro IV.

Baca juga: Jokowi Minta DKI Beri Insentif Pengguna Mobil Listrik, Anies Siapkan Regulasi

"Sebetulnya kan sudah ada policy itu, standar Euro IV kan itu sudah dimulai adopsi standarnya. Hanya kan untuk diimplementasikan standar itu, butuh macam-macam, butuh teknologi otomotifnya, itu harus kompatibel juga apakah industri otomotif kita sudah siap," kata Andono.

"Ada juga teknologi penyulingan minyaknya. Jadi untuk mendapatkan bensin yang bersih banget seperti yang di Singapura atau di mana, kan harus ada shifting di teknologi kilang minyak," tambah dia.

Di luar opsi pembatasan bahan bakar tidak ramah lingkungan, kata Andono, Pemprov DKI sebenarnya memiliki program untuk mengatasi polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor.

Baca juga: Jumat Pagi, Udara Bekasi Lebih Buruk Dibanding Jakarta

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beras, Sabun, hingga Surat dari Anies, Isi Paket Bantuan Pemprov DKI kepada Warga Selama PSBB

Beras, Sabun, hingga Surat dari Anies, Isi Paket Bantuan Pemprov DKI kepada Warga Selama PSBB

Megapolitan
Tak Patuh Aturan PSBB, Pengendara Diarahkan ke Luar Tol Tanpa Ditilang

Tak Patuh Aturan PSBB, Pengendara Diarahkan ke Luar Tol Tanpa Ditilang

Megapolitan
Pemkot Bogor Anggarkan Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Bogor Anggarkan Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Hari Libur, Pemkot Tangsel Tunda Kirim Surat Permohonan PSBB ke Kemenkes

Hari Libur, Pemkot Tangsel Tunda Kirim Surat Permohonan PSBB ke Kemenkes

Megapolitan
Dilarang Bawa Penumpang, Pengendara Ojol Kesulitan Modal untuk Beralih Layanan Pesan Antar

Dilarang Bawa Penumpang, Pengendara Ojol Kesulitan Modal untuk Beralih Layanan Pesan Antar

Megapolitan
UPDATE: 161 Tenaga Medis di DKI Positif Covid-19, 2 Orang Meninggal

UPDATE: 161 Tenaga Medis di DKI Positif Covid-19, 2 Orang Meninggal

Megapolitan
UPDATE: 35.083 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 1.027 Orang Positif

UPDATE: 35.083 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 1.027 Orang Positif

Megapolitan
UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di DKI Jakarta 1.811 Orang, 82 Sembuh, 156 Meninggal

UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di DKI Jakarta 1.811 Orang, 82 Sembuh, 156 Meninggal

Megapolitan
Penerapan PSBB Kota Bogor Kemungkinan Dilakukan Pekan Depan

Penerapan PSBB Kota Bogor Kemungkinan Dilakukan Pekan Depan

Megapolitan
Pencuri Motor di Ciputat Ditangkap Setelah Kepergok Warga

Pencuri Motor di Ciputat Ditangkap Setelah Kepergok Warga

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok: Pasien Positif Bertambah 6 Orang dan 2 Meninggal dalam Sehari

UPDATE Covid-19 di Depok: Pasien Positif Bertambah 6 Orang dan 2 Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
Warga Pamulang Dirikan Dapur Umum, Bagikan Makanan ke Ojol dan Tukang Becak

Warga Pamulang Dirikan Dapur Umum, Bagikan Makanan ke Ojol dan Tukang Becak

Megapolitan
Muncul Tulisan Provokatif 'Sudah Krisis Saatnya Membakar' di Kota Tangerang Jelang PSBB Jakarta

Muncul Tulisan Provokatif "Sudah Krisis Saatnya Membakar" di Kota Tangerang Jelang PSBB Jakarta

Megapolitan
PSBB Diterapkan, Kendaraan yang Masuk Jakarta Dicek Polisi

PSBB Diterapkan, Kendaraan yang Masuk Jakarta Dicek Polisi

Megapolitan
UPDATE Covid-19 10 April: Bekasi Catat 84 Pasien Positif Covid-19

UPDATE Covid-19 10 April: Bekasi Catat 84 Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X