Ada Usulan Premium, Pertalite, Solar 48, Dexlite Dilarang di Jakarta, Apa Kata Pemprov?

Kompas.com - 09/08/2019, 09:57 WIB
Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kemacetan pada saat jam pulang kerja terjadi di sepanjang jalan Penjernihan, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013). Pembangunan transportasi massal yang penting untuk mengatasi kemacetan Jakarta masih kerap menemui kendala. Salah satunya adalah proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang hingga saat ini belum juga bisa diputuskan.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki opsi untuk membatasi penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan demi memperbaiki kualitas udara.

Namun, Andono menyebut, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan untuk mengimplementasikan kebijakan seperti itu.

"Kebijakan-kebijakan pembatasan seperti itu tentu ada kaitannya nanti supply and demand (penawaran dan permintaan)-nya seperti apa, kan kita juga perlu mempertimbangkan," ujar Andono saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Usul Pengamat, Anies Larang Premium, Pertalite, Solar 48, Dexlite di Jakarta

Selain itu, Andono menyebut, kebijakan pembatasan bahan bakar tidak ramah lingkungan tidak bisa serta merta dieksekusi oleh Pemprov DKI saja.

Sebab, yang berwenang mengatur spek bahan bakar ramah lingkungan adalah pemerintah pusat.

Pemerintah pusat, kata Andono, sebetulnya sudah membuat kebijakan agar bahan bakar minyak (BBM) memenuhi standar emisi Euro IV.

Namun, pemerintah harus mempertimbangkan pula kesiapan industri otomotif dan BBM untuk masing-masing mensuplai kendaraan dan bahan bakar yang memenuhi standar Euro IV.

Baca juga: Jokowi Minta DKI Beri Insentif Pengguna Mobil Listrik, Anies Siapkan Regulasi

"Sebetulnya kan sudah ada policy itu, standar Euro IV kan itu sudah dimulai adopsi standarnya. Hanya kan untuk diimplementasikan standar itu, butuh macam-macam, butuh teknologi otomotifnya, itu harus kompatibel juga apakah industri otomotif kita sudah siap," kata Andono.

"Ada juga teknologi penyulingan minyaknya. Jadi untuk mendapatkan bensin yang bersih banget seperti yang di Singapura atau di mana, kan harus ada shifting di teknologi kilang minyak," tambah dia.

Di luar opsi pembatasan bahan bakar tidak ramah lingkungan, kata Andono, Pemprov DKI sebenarnya memiliki program untuk mengatasi polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor.

Baca juga: Jumat Pagi, Udara Bekasi Lebih Buruk Dibanding Jakarta

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

Megapolitan
Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Megapolitan
Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

Megapolitan
Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Megapolitan
Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Megapolitan
5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

Megapolitan
Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Megapolitan
Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Megapolitan
ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Megapolitan
Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X