Ribut Ormas Kelola Parkir Minimarket, Ini Alasan Pemkot Bekasi Terbitkan Surat Tugas

Kompas.com - 05/11/2019, 16:43 WIB
Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda (kemeja putih) ketika menemui ormas yang berunjuk rasa ormas di SPBU Narogong, Rawalumbu, 23 Oktober 2019 lalu.
Media sosialKepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda (kemeja putih) ketika menemui ormas yang berunjuk rasa ormas di SPBU Narogong, Rawalumbu, 23 Oktober 2019 lalu.

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda mengatakan, surat tugas yang ia terbitkan untuk anggota ormas merupakan bagian upaya menggali potensi pajak daerah dari minimarket.

Surat tugas itu lantas dijadikan acuan anggota ormas untuk mengelola parkir di lahan minimarket, yang belakangan menuai polemik.

Aan menyebut, ada beberapa surat tugas yang ia terbitkan untuk sejumlah anggota ormas guna mengelola parkir. Setiap orang mendapat satu surat tugas.


"Enggak banyak kok, hanya beberapa Indomaret dan Alfamart saja. Baru dalam uji coba lho ya, ingat, kita baru dalam uji coba potensi yang perlu digali," kata Aan kepada Kompas.com di kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (5/11/2019) siang.

Baca juga: Ribut Ormas Minta Jatah Parkir Dipicu Surat Tugas Pemkot, Ini Penjelasan Wali Kota Bekasi

"Pada intinya, kan itu ada potensi pendapatan. Bapenda, sepanjang itu ada aturannya, ya wajib menggali," tambah dia.

Aan menambahkan, tahun depan ada sekitar Rp 6 miliar potensi pajak parkir yang dapat diraup Kota Bekasi. Termasuk penarikan pajak dari sekitar 600 gerai minimarket.

"Itu kan kita pungut dari retribusi parkir tepi jalan, termasuk Indomaret itu," ujar Aan.

"Dilihat dulu berapa ruang parkirnya, soalnya satu ruangan itu ada berapa parkir motor dan mobil kita bisa hitung. Tapi kan enggak selalu terisi, tergantung dengan keramaian," tutup dia.

Ketua ormas GIBAS Kota Bekasi, Deni Muhammad Ali mengaku memegang surat tugas tersebut. Ia mengatakan, anggota-anggotanya bekerja sukarela demi membantu Pemkot Bekasi memetakan potensi pajak minimarket guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga: Ribut Ormas Minta Jatah Parkir Minimarket di Bekasi Dipicu Surat Tugas Pemkot

"Kita menjalani, membantu, intinya kita mengawal DAN memfasilitasi biar ada PAD dari retribusi parkir. Itu doang," ujar Deni kepada Kompas.com di Polres Metro Bekasi Kota, Senin (4/11/2019) malam.

"Tujuan kita baik, karena pemerintah sendiri ingin meningkatkan PAD. Memang retribusi parkir sangat jauh lah, dari target parkir," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X