Kompas.com - 06/11/2019, 05:56 WIB

BEKASI, KOMPAS.com — Sebuah video viral belakangan ini menampilkan tekanan beberapa ormas di Kota Bekasi agar diberi jatah pengelolaan parkir di minimarket. Video itu diambil ketika beberapa ormas berunjuk rasa pada 23 Oktober 2019 di SPBU Narogong, Rawalumbu.

Perwakilan salah satu ormas yang berunjuk rasa kala itu, Deni Muhammad Ali selaku Ketua GIBAS Kota Bekasi, menyatakan, aksi itu merupakan buntut ketidaksepahaman antara ormas dan pengusaha minimarket.

Inti ketidaksepahaman itu ada pada selembar surat tugas yang, menurut Deni, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendapatan Daerah (sekarang Badan Pendapatan Daerah/Bapenda) Kota Bekasi.

Surat itu sudah kedaluwarsa ketika ditunjukkan ormas sebagai bukti bahwa mereka ditunjuk Pemkot Bekasi mengelola lahan parkir minimarket. Di sisi lain, pihak minimarket merasa belum pernah diberi tahu soal itu. Lebih dari itu, surat ini jadi sumbu polemik karena bermasalah.

Klaim pemerintah

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda berujar, surat tugas yang ia terbitkan kepada anggota ormas merupakan bagian upaya jajarannya menggali potensi pajak daerah dari minimarket.

"Pada intinya, kan itu ada potensi pendapatan. Bapenda, sepanjang itu ada aturannya, ya wajib menggali," kata Aan kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Ormas Akui Minta Pemkot Bekasi Terbitkan Surat Tugas untuk Kelola Parkir Minimarket

Ia melanjutkan, tahun depan ada sekitar Rp 6 miliar potensi pajak parkir yang dapat diraup Kota Bekasi. Itu termasuk di dalamnya penarikan pajak dari sekitar 600 gerai minimarket.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim, surat tugas ini hanya berlaku satu bulan. Ia mengakui bahwa surat itu berarti mandat pemerintah, dan hasil penarikan tarif parkirnya disetor ke kas daerah.

"Dalam periodisasi tertentu, iya (merupakan mandat). Kalau ada hasilnya, disetorkan ke kas daerah. Tapi, selesai dari itu, berarti tidak ada mandat lagi, jadi periodenya sudah habis. Pemkot memberikan mandat atau wewenang itu jelas ada batasnya," ujar pria yang akrab disapa Pepen itu kepada Kompas.com di kantornya.

"Surat tugas itu biasanya menugaskan kepada seseorang atau kepada lembaga atau lainnya itu ada periodisasi satu bulan," katanya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Roy Suryo Bahas Langkah Selanjutnya Usai Polisi Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan

Pengacara Roy Suryo Bahas Langkah Selanjutnya Usai Polisi Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan di Flyover Tebet, Mercy Gagal Salip BMW hingga Sundul Avanza

Kronologi Kecelakaan di Flyover Tebet, Mercy Gagal Salip BMW hingga Sundul Avanza

Megapolitan
Aksi Balap Liar di Senayan, Pelaku Saling Menabrak Saat Kabur dari Polisi

Aksi Balap Liar di Senayan, Pelaku Saling Menabrak Saat Kabur dari Polisi

Megapolitan
Berkunjung ke Jepang, Anies Bertemu Gubernur Tokyo Bahas Kerjasama Transportasi Publik

Berkunjung ke Jepang, Anies Bertemu Gubernur Tokyo Bahas Kerjasama Transportasi Publik

Megapolitan
Pesulap Merah Dilaporkan Persatuan Dukun Indonesia ke Polisi

Pesulap Merah Dilaporkan Persatuan Dukun Indonesia ke Polisi

Megapolitan
Pengacara Baru Bharada E Ronny Talapessy Jabat Ketua Bantuan Hukum PDI-P DKI, Pernah Dampingi Ahok

Pengacara Baru Bharada E Ronny Talapessy Jabat Ketua Bantuan Hukum PDI-P DKI, Pernah Dampingi Ahok

Megapolitan
18 PSK yang Terjaring Razia di 3 Hotel Wilayah Serpong Mengaku Layani 2 hingga 8 Pelanggan Sehari

18 PSK yang Terjaring Razia di 3 Hotel Wilayah Serpong Mengaku Layani 2 hingga 8 Pelanggan Sehari

Megapolitan
Scan Barcode Tiket Integrasi di Halte Transjakarta Sering Tak Terbaca, Ini Kata Jaklingko

Scan Barcode Tiket Integrasi di Halte Transjakarta Sering Tak Terbaca, Ini Kata Jaklingko

Megapolitan
Toko Material Bangunan di Jatinegara Kebakaran, 10 Mobil Pemadam Disiagakan

Toko Material Bangunan di Jatinegara Kebakaran, 10 Mobil Pemadam Disiagakan

Megapolitan
Terkendala Saat Beli Tiket Tarif Integrasi, Ini Cara Hubungi Call Center Jaklingko

Terkendala Saat Beli Tiket Tarif Integrasi, Ini Cara Hubungi Call Center Jaklingko

Megapolitan
Akui Ada Kendala Pembelian Tiket Tarif Integrasi, Jaklingko Akan Tingkatkan Kapasitas Server

Akui Ada Kendala Pembelian Tiket Tarif Integrasi, Jaklingko Akan Tingkatkan Kapasitas Server

Megapolitan
4 RT di Jati Padang Langganan Banjir akibat Luapan Kali Pulo saat Hujan Lebih dari 1 Jam

4 RT di Jati Padang Langganan Banjir akibat Luapan Kali Pulo saat Hujan Lebih dari 1 Jam

Megapolitan
Tarif Integrasi Berlaku, Masih Banyak Kendala Dirasakan Penumpang

Tarif Integrasi Berlaku, Masih Banyak Kendala Dirasakan Penumpang

Megapolitan
3 Hotel Wilayah Serpong Dirazia, 43 Orang Diamankan Terkait Tindak Asusila dan Prostitusi

3 Hotel Wilayah Serpong Dirazia, 43 Orang Diamankan Terkait Tindak Asusila dan Prostitusi

Megapolitan
UPDATE 12 Agustus: Bertambah 220 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang 1.945 Orang

UPDATE 12 Agustus: Bertambah 220 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang 1.945 Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.