Bantah PSI, Pemprov DKI Sebut Pembangunan LRT oleh Dishub Tak Langgar Aturan

Kompas.com - 11/12/2019, 21:12 WIB
Sejumlah petugas mengawasi proses pengangkatan gerbong kereta light rail train atau lintas rel terpadu (LRT) ke atas rel di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Saat ini sebanyak dua dari total 31 rangkaian kereta (train set) LRT buatan PT INKA telah diangkat di atas rel Stasiun Harjamukti dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah petugas mengawasi proses pengangkatan gerbong kereta light rail train atau lintas rel terpadu (LRT) ke atas rel di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Saat ini sebanyak dua dari total 31 rangkaian kereta (train set) LRT buatan PT INKA telah diangkat di atas rel Stasiun Harjamukti dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, pembangunan moda light rail transit ( LRT) rute Pulogadung-Kebayoran Lama yang akan dikerjakan Dinas Perhubungan ( Dishub) DKI tidak melanggar aturan.

Sri membantah pernyataan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta yang menyatakan, pembangunan LRT oleh Dishub berpotensi melanggar Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017.

Pergub itu menugaskan badan usaha milik Pemprov DKI, PT Jakarta Propertindo ( Jakpro), untuk membangun LRT.

Baca juga: LRT Pulogadung-Kebayoran Lama Akan Dibangun Sepanjang 19,7 Kilometer, Ini Rutenya

"Ya enggak (bertentangan)-lah," ujar Sri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Menurut Sri, LRT yang dibangun Dishub berbeda dengan LRT yang dibangun Jakpro. LRT yang dibangun Jakpro mengacu pada Pergub Nomor 154 Tahun 2017.

Sementara pembangunan LRT oleh Dishub didasarkan pada aturan pemerintah pusat dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Itu kan prasarananya, menurut aturan Kementerian Perhubungan, kan memang harusnya pemerintah yang siapkan. Jadi, Dishub untuk menyiapkan prasarananya, sarana atasnya melalui proses KPBU," kata Sri.

Sri melanjutkan, Pemprov DKI tidak perlu mengeluarkan aturan baru untuk menugaskan Dishub membangun prasarana LRT.

"Enggaklah (tidak perlu aturan baru)," ucapnya.

Sri menyatakan telah menjelaskan soal pembangunan LRT oleh Dishub itu dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, pekan lalu.

Baca juga: Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Penjualan Saham Perusahaan Bir Belum Direspons DPRD

Wagub DKI Sebut Penjualan Saham Perusahaan Bir Belum Direspons DPRD

Megapolitan
Penjambret Ponsel Remaja di Tangsel Ditangkap, Begini Perannya

Penjambret Ponsel Remaja di Tangsel Ditangkap, Begini Perannya

Megapolitan
Angka Kematian di Jakarta Meningkat, Dinkes DKI Sebut Tingkatnya Masih Sama

Angka Kematian di Jakarta Meningkat, Dinkes DKI Sebut Tingkatnya Masih Sama

Megapolitan
Polisi Tilang Pengendara Moge yang Terobos Kawasan Ring 1 Istana Kepresidenan

Polisi Tilang Pengendara Moge yang Terobos Kawasan Ring 1 Istana Kepresidenan

Megapolitan
Benarkan Ada Pelanggaran Lalu Lintas dari Kasus Penerobos Ring 1, Polisi: Kami Tindak Sanksi Penilangan

Benarkan Ada Pelanggaran Lalu Lintas dari Kasus Penerobos Ring 1, Polisi: Kami Tindak Sanksi Penilangan

Megapolitan
Pro Kontra Orangtua Siswa di Jakarta soal Rencana Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Pro Kontra Orangtua Siswa di Jakarta soal Rencana Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Ingin 5.000 Warganya yang Sembuh Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Wali Kota Bekasi Ingin 5.000 Warganya yang Sembuh Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Megapolitan
Ingin Buang Air Kecil, Warga Temukan Mayat di Kolong Jembatan

Ingin Buang Air Kecil, Warga Temukan Mayat di Kolong Jembatan

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Penjambret Ponsel Remaja di Tangsel, Pelaku Residivis Kasus Narkoba

Polisi Tangkap 3 Penjambret Ponsel Remaja di Tangsel, Pelaku Residivis Kasus Narkoba

Megapolitan
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas dan Polsek Tanah Abang Salurkan Bantuan Bahan Pokok

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas dan Polsek Tanah Abang Salurkan Bantuan Bahan Pokok

Megapolitan
Keluarga Korban Harap Pembacok 2 Remaja di Rengas Tangsel Segera Tertangkap

Keluarga Korban Harap Pembacok 2 Remaja di Rengas Tangsel Segera Tertangkap

Megapolitan
Penyebar Video Berkonten Pornografi Mirip Pesinetron GL Akui Dapat Video dari Grup Telegram

Penyebar Video Berkonten Pornografi Mirip Pesinetron GL Akui Dapat Video dari Grup Telegram

Megapolitan
Penerobos Ring 1 Minta Maaf, Mantan Komandan Paspampres: Itu Urusan Lain, Polisi Perlu Tindak Tegas

Penerobos Ring 1 Minta Maaf, Mantan Komandan Paspampres: Itu Urusan Lain, Polisi Perlu Tindak Tegas

Megapolitan
Viral Video Mobil Masuk Jalur Sepeda Permanen, MTI Berharap Pemprov DKI Konsisten Tegakkan Aturan

Viral Video Mobil Masuk Jalur Sepeda Permanen, MTI Berharap Pemprov DKI Konsisten Tegakkan Aturan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X