Ketika Pemkot Bekasi Berseberangan dengan Pemerintah Pusat soal Jaminan Kesehatan Masyarakat

Kompas.com - 12/12/2019, 06:01 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2019).

"Tanpa integrasi ke BPJS dan cuma mengandalkan Jamkesda, saya yakin, yang kasihan masyarakatnya nanti. Kalau orang Bekasi sakit yang di Surabaya apa bisa dicover?" ujar Pahala kepada Kompas.com, Selasa (11/12/2019).

Menurut Pahala, perlindungan Jamkesda tak sekuat BPJS. Misalnya, dalam pengobatan kanker yang bisa menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah tak bisa di-cover sepenuhnya oleh Jamkesda.

Baca juga: KPK Tak Setuju Anggapan Wali Kota Bekasi yang Sebut Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Tak Efisien

"Jadi kalau pemerintah daerah tidak mau integrasi ke BPJS karena alasannya akan lebih mahal, itu yang kita larang," kata dia.

KPK sebelumnya juga pernah berurusan dengan program KS-NIK. Saat itu, KPK dimintai rekomendasi oleh Pemerintah Kota Bekasi mengenai integrasi program tersebut dengan BPJS Kesehatan, sebelum pengesahan RAPBD 2020 akhir November 2019 lalu.

Pasalnya, Pemerintah Kota Bekasi “bingung”, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak mengizinkan adanya anggaran jamkesda dalam RAPBD 2020. Sedangkan, anggaran untuk program KS-NIK 2020 sudah telanjur dianggarkan.

Dalam surat balasan KPK kepada Pemkot Bekasi, lembaga antirasuah itu merekomendasikan agar program KS-NIK diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Seandainya KS-NIK tetap ingin dipertahankan, program itu sebaiknya dialihkan sebagai “penambal” celah layanan yang tak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Selain itu, Pahala mengatakan, KPK turut campur dalam rekomendasi integrasi KS-NIK Kota Bekasi ke dalam BPJS Kesehatan karena ada potensi kecurangan dalam setiap program jaminan kesehatan daerah.

Potensi kecurangan itu, misalnya, klaim dan anggaran ganda dari satu tindakan medis. Kemudian, jenjang pengawasan di tingkat daerah tak seketat di level nasional.

Potensi ini, menurut Pahala, dijumpai secara struktur di berbagai daerah, tak hanya di KS-NIK Kota Bekasi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turap Longsor di Ciracas Belum Diperbaiki, Lurah Pastikan Masih Aman untuk Warga

Turap Longsor di Ciracas Belum Diperbaiki, Lurah Pastikan Masih Aman untuk Warga

Megapolitan
Ditinggalkan Pemiliknya dengan Kunci Tersangkut, Motor di Pondok Kopi Jadi Sasaran Tiga Maling

Ditinggalkan Pemiliknya dengan Kunci Tersangkut, Motor di Pondok Kopi Jadi Sasaran Tiga Maling

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.011, Paling Banyak di Periuk

UPDATE 22 Oktober: Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.011, Paling Banyak di Periuk

Megapolitan
Terungkapnya Si Pembuang Kantong Sampah di Kalimalang, Menyerahkan Diri Setelah Video Viral

Terungkapnya Si Pembuang Kantong Sampah di Kalimalang, Menyerahkan Diri Setelah Video Viral

Megapolitan
Selain Pemilik yang Kabur dari Ambulans, Tujuh Terapis Panti Pijat Wijaya Juga Positif Covid-19

Selain Pemilik yang Kabur dari Ambulans, Tujuh Terapis Panti Pijat Wijaya Juga Positif Covid-19

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 22 Oktober: Masih Ada 1.345 Pasien yang Dirawat dan Isolasi Mandiri

[UPDATE] Grafik Covid-19 22 Oktober: Masih Ada 1.345 Pasien yang Dirawat dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Jakarta Pagi ini dan Bodebek Sore Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Jakarta Pagi ini dan Bodebek Sore Nanti

Megapolitan
Wagub DKI: Di Seluruh Dunia, Pompa Diandalkan Hadapi Banjir

Wagub DKI: Di Seluruh Dunia, Pompa Diandalkan Hadapi Banjir

Megapolitan
4 Kiat Pesepeda di Jakarta agar Tak Dijambret

4 Kiat Pesepeda di Jakarta agar Tak Dijambret

Megapolitan
Ini 5 Masukan Risma kepada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta

Ini 5 Masukan Risma kepada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Pembuang Sampah ke Kalimalang Mengaku Buang Sisa Makanan Pesta Ulang Tahun Anaknya

Pembuang Sampah ke Kalimalang Mengaku Buang Sisa Makanan Pesta Ulang Tahun Anaknya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Bahas Soal UMP 2021

Pemprov DKI Belum Bahas Soal UMP 2021

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 44 Kasus Positif, 169 Pasien Covid-19  di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 44 Kasus Positif, 169 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Tak Tahan Punya Uang Pas-pasan, Residivis di Bekasi Ini Nekat Jualan Sabu

Tak Tahan Punya Uang Pas-pasan, Residivis di Bekasi Ini Nekat Jualan Sabu

Megapolitan
Menristek/BRIN Pastikan Kompleks Batan Indah Sudah Bebas dari Paparan Zat Radioaktif

Menristek/BRIN Pastikan Kompleks Batan Indah Sudah Bebas dari Paparan Zat Radioaktif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X