JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) akan dimoratorium.
Hal ini diungkapkan Pras seusai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Moratorium ini dilakukan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan para seniman yang sempat menolak.
"Dan informasi pertama kan hotel komersialnya, diajak ngobrol saja dulu para seniman. Kalau seniman diajak ngobrol pasti ketemu jalannya enggak mungkin enggak," kata dia seusai pertemuan di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (27/2/2020).
Baca juga: Sanggah Anies, Ketua DPRD DKI Sebut Bohong jika Revitalisasi TIM Tak Ada Keuntungan
"Ahamdulilah tadi pertemuan ini ada moratorium dulu sebentar diajak ngobrol semua stake holder yang ada di jakarta, dengan seniman, dengan Jakpro dengan pemda ketemu lah itu," lanjutnya.
Meski demikian, moratorium tak akan berlangsung lama karena hanya butuh beberapa saat untuk melakukan komunikasi.
"Saya enggak bisa bilang sehari, dua hari, tiga hari atau seminggu kan enggak bisa. Kenapa, ini kan pasti jadi kalau semua dijalankan dengan baik gitu saja," tutur Prasetio.
Politisi PDI-Perjuangan ini pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta untuk berkomunikasi bersama para seniman agar bisa satu suara.
Baca juga: Puji Anies Saat Rapat di DPR, Politisi PKS: Setelah 4 Gubernur Revitalisasi Tim Baru Terealisasi
"Ya komunikasi, saya enggak ada apa-apa kok, kalau saya menghambat ini revitalisasi TIM, saya enggak kasih anggaran kok," tambahnya.
Komisi X DPR RI, menggelar rapat kerja dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, Anggota Komisi B, D, E DPRD DKI, dan Dirut Jakpro Dwi Daryato.
Komisi X ingin mereka menjelaskan polemik revitalisasi TIM.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anies menjelaskan revitalisasi TIM untuk menjadi pusat kesenian dunia.
Menurut dia, TIM seharusnya tidak hanya menjadi pusat seni nasional, melainkan internasional karena Jakarta termasuk kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara.
Baca juga: Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Gubernur Anies: Bukan untuk Cari Keuntungan
Untuk itu, Jakarta juga bisa menjadi salah satu pusat kebudayaan internasional.
Anies melanjutkan, TIM nantinya menjadi ruang pameran atau karya para seniman dengan lebih bergengsi.
Konsep TIM yang sesuai keinginan para seniman akan diakomodasi sebagai laboratorium, barometer, dan etalase.
Anies juga mengklaim bahwa pengerjaan revitalisasi TIM tidak mengambil untung.
Untuk itu, pengerjaan tersebut ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Anies menyamakan pengerjaan oleh Jakpro layaknya proyek pemerintah pusat yang dieksekusi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca juga: Di Hadapan DPR RI, Anies Kembali Jelaskan Revitalisasi TIM untuk Jadi Pusat Kesenian Dunia
Menurut dia, revitalisasi TIM bakal menghasilkan manfaat bagi para seniman.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjami tak ada komersialisasi seusai revitalisasi TIM.
Penyewaan wisma, kata dia, akan dibanderol dengan harga murah, namun dengan fasilitas berstandar internasional.
"Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional tapi harganya terjangkau. Karena mau dorong kesenian. Kalau mau pemasukan tinggal naikkan (anggaran)," ucap Anies.
Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan Komisi X DPR dengan Forum Seniman Peduli TIM, Senin (17/2/2020).
Baca juga: Komisi X Rapat Kerja dengan Anies Baswedan Bahas Revitalisasi TIM
Dalam rapat itu, pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi terkait revitalisasi TIM.
Mereka menilai Anies telah melanggar banyak aturan.
"Melangkahi Permendagri, Mendagri, tidak ada Amdal, tidak ada izin ini dan lain-lain, tidak ngomong sama DPRD," imbuh dia.
Panca mengutarakan para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM telah berupaya menyampaikan aspirasi ke sejumlah pihak terkait, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Namun, kata Panca, hasilnya nihil. Menurut dia, revitalisasi yang dilakukan Anies hanya berorientasi untuk kepentingan komersial.
Baca juga: Anies, Jakpro, dan DPRD DKI Dipanggil ke DPR Bahas Revitalisasi TIM Hari Ini
Dia mengatakan Anies punya pandangan keliru mengenai revitalisasi TIM.
"Revitalisasi itu diberlakukan oleh Saudara Gubernur dengan aspek komersial yamg sangat tinggi. Itu rinciannya ada. Kami sudah rinci satu per satu. Praktik komersial supaya BEP, supaya dapat profit, dan lain-lain, untuk nambal kebutuhan karena TIM diangap beban APBD," ujarnya.
Panca menyebut orientasi Anies pada profit itu menyesatkan. Ia khawatir pemerintah daerah lain punya anggapan serupa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan seni.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.