Minta Polemik Bansos Segera Diselesaikan, Politisi Nasdem: Malu Sama Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta meminta agar polemik yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) segera diselesaikan.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, seharusnya pemerintah pusat dan daerah berupaya sebaik mungkin meringankan beban masyarakat.

Bukan waktunya untuk saling menyalahkan.

"Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan, antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yang sedang kesusahan," ucap Wibi saat dikonfirmasi, Minggu (11/5/2020) malam.

Baca juga: Politisi PDI-P: Sejak Awal Pemprov DKI Salah Perhitungan Bansos Warga Terdampak Covid-19

Ia mengungkapkan, DPRD DKI tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bantuan tersebut diberikan, baik pusat atau daerah.

Karena yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan.

"Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI," tuturnya.

Keponakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta.

Ini semua akibat terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta karena pandemi Covid-19.

"Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut kami meminta Pemprov fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang berhak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat," kata dia.

Baca juga: Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

Sebelumnya, persoalan bansos di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi perbincangan setelah disinggung dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos.

Muhadjir Effendy merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut DKI Tak Punya Anggaran Bansos, Anies: Pemprov Sediakan Rp 5 Triliun

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.