Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikabarkan Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono: Tak Masalah Kalah Start dengan Gerindra-PDI-P

Kompas.com - 04/08/2020, 13:21 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Imam Budi Hartono mengaku tak masalah hingga saat ini namanya tak kunjung diumumkan sebagai bakal calon wakil wali kota Depok yang resmi diusung oleh PKS dalam Pilkada 2020.

Imam mengeklaim sudah 99 persen pasti melaju di Pilkada Depok 2020 mendampingi wali kota petahana, Mohammad Idris, namun saat ini masih harus menunggu lampu hijau dari beberapa partai politik.

"Memang kan harus ada proses yang cukup panjang, karena ada 4 partai yang akan mengusung, sehingga butuh proses di masing-masing partai," ujar Imam kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

"Mudah-mudahan pekan ini selesai semuanya," lanjut pria yang akrab disapa IBH itu.

Baca juga: PKS Bakal Usung Mohammad Idris-Imam Budi Hartono di Pilkada Depok 2020?

Sebagai informasi, di samping PKS, pasangan Idris-IBH rencananya juga bakal didukung oleh tiga partai lain, yakni Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Koalisi Tertata.

Menurut Imam, ketiga partai tersebut di tingkat Depok sudah sepakat mengusung dirinya mendampingi Idris.

Namun, kesepakatan itu harus memperoleh restu dari dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing partai di Jakarta.

Baca juga: Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Hal itulah yang kini tengah berproses, ujar Imam, sehingga dirinya belum kunjung diumumkan sebagai pasangan resmi Mohammad Idris dalam kontestasi.

Sementara itu, di pihak lain kubu penantang yang dimotori oleh Gerindra-PDI-P sudah jauh-jauh hari mengumumkan calon kandidat, yakni Pradi Supriatna sebagai calon wali kota dan Afifah Alia sebagai calon wakilnya.

Pradi adalah kader Gerindra yang notabene wakil Idris saat ini di pemerintahan.

Kubu Gerindra dan PDI-P sempat sesumbar, kecepatan mereka dalam menentukan nama kandidat merupakan upaya curi start guna memenangi Pilkada Depok 2020 dan menumbangkan hegemoni PKS yang sudah berkuasa 15 tahun.

Baca juga: PKB Keluar dari Koalisi Tertata karena Sulit Gabung dengan PKS di Pilkada Depok

Akan tetapi, Imam mengaku tidak gentar. Menurut dia, adu cepat mengumumkan nama kandidat tak berefek banyak untuk meraup suara.

"Bagi kita tidak ada masalah kalah start, yang penting menang dalam pilkada," ujar dia.

"Pertama, saya sudah dipilih oleh PKS karena hasil pemira (pemilihan raya, penjaringan internal kader PKS) dan hasil survei saya termasuk yang bagus. Setelah itu juga Pak Idris melihat peluang berdampingan dengan saya lebih mudah untuk memenangkan Pilkada 2020," ungkap Imam.

Imam sudah cukup lama malang-melintang di dunia pemerintahan. Ia mengawali karier politiknya sebagai anggota DPRD Kota Depok dalam 2 periode, yakni 1999-2004 dan 2004-2009.

Kariernya kemudian melebar ke tingkat provinsi ketika Imam terpilih sebagai legislator di DPRD Jawa Barat pada 2009-2014.

Tahun 2018, ia kembali masuk DPRD Jawa Barat dengan status pergantian antarwaktu, sebelum menjabat secara tetap mulai 2019 lalu, dengan jadwal masa jabatan sampai 2024 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com