Kantor hingga Rumah Makan di Depok Kena Denda Progresif jika Langgar Protokol Kesehatan Berulang

Kompas.com - 09/09/2020, 11:04 WIB
Ilustrasi restoran era new normal Shutterstock/vichie81Ilustrasi restoran era new normal

DEPOK, KOMPAS.com - Selain menerapkan sanksi progresif bagi individu yang abai menggunakan masker di tempat umum, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga menyiapkan sanksi bagi unit usaha yang melanggar protokol perlindungan kesehatan warga secara berulang.

Ketentuan itu termaktub dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 yang diteken Idris pada 4 September 2020.

Beberapa unit usaha yang terancam sanksi progresif apabila berulang kali melakukan pelanggaran di antaranya perkantoran/industri, perhotelan, dan restoran/kafe atau rumah makan.

Baca juga: Ketahuan Berulang Kali Tak Pakai Masker di Depok, Siap-siap Denda Progresif

Sejumlah protokol yang wajib mereka patuhi di antaranya membentuk Satgas Covid-19 internal bagi perkantoran, menerapkan pembatasan kapasitas, dan memastikan berjalannya protokol 3M.

Pengelola juga wajib melakukan cek suhu tubuh, menyediakan sarana kebersihan, dan memasang informasi jumlah kapasitas (untuk rumah makan).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka juga diwajibkan membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.

Apabila melanggar secara berulang maka sanksi progresif akan membayangi.

Kantor, industri, perhotelan, tempat wisata

1. Pelanggaran pertama: penutupan maksimum 3x24 jam

2. Pelanggaran berulang sekali: denda maksimum Rp 5 juta

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut dan Sentil Dirut

Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut dan Sentil Dirut

Megapolitan
Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Megapolitan
Sumur Resapan di Cilandak Disebut Bikin Jalan Tidak Lagi Rata seperti Dulu

Sumur Resapan di Cilandak Disebut Bikin Jalan Tidak Lagi Rata seperti Dulu

Megapolitan
Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Sopir: Kalau Kami Salah, Silakan Ditindak, tapi Perlu Bukti

Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Sopir: Kalau Kami Salah, Silakan Ditindak, tapi Perlu Bukti

Megapolitan
Polisi Sebut Pembeli 3 Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir Bukan Komplotan Mafia

Polisi Sebut Pembeli 3 Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir Bukan Komplotan Mafia

Megapolitan
Tukang Servis AC Korban Mafia Tanah di Jakbar Surati Kapolda Metro Jaya

Tukang Servis AC Korban Mafia Tanah di Jakbar Surati Kapolda Metro Jaya

Megapolitan
Rekomendasi Komisi B DPRD DKI, Harus Ada Reorganisasi Manajemen Transjakarta

Rekomendasi Komisi B DPRD DKI, Harus Ada Reorganisasi Manajemen Transjakarta

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gelar Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lansia dan Penderita Komorbid pada 11-12 Desember

Pemkot Bekasi Gelar Gebyar Vaksinasi Covid-19 Lansia dan Penderita Komorbid pada 11-12 Desember

Megapolitan
359 ASN di Pemkot Tangerang Ikut Tes Urine, Ini Hasilnya

359 ASN di Pemkot Tangerang Ikut Tes Urine, Ini Hasilnya

Megapolitan
Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tak Kunjung Turun di Pasar Anyar

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tak Kunjung Turun di Pasar Anyar

Megapolitan
Antisipasi Keributan, 1.913 Atribut Ormas di Jaksel Dicopot

Antisipasi Keributan, 1.913 Atribut Ormas di Jaksel Dicopot

Megapolitan
Pembuat Hoaks Babi Ngepet di Depok Divonis 4 Tahun Penjara, Hakim: Perbuatannya Meresahkan

Pembuat Hoaks Babi Ngepet di Depok Divonis 4 Tahun Penjara, Hakim: Perbuatannya Meresahkan

Megapolitan
Polisi Akan Tetapkan Status Ipda OS pada Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro

Polisi Akan Tetapkan Status Ipda OS pada Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro

Megapolitan
Anggota DPRD Sebut Direksi Transjakarta Nonton Tari Perut Saat Ketemu Operator, Dirut Langsung Interupsi

Anggota DPRD Sebut Direksi Transjakarta Nonton Tari Perut Saat Ketemu Operator, Dirut Langsung Interupsi

Megapolitan
“Bongkar Pasang” Dirut Transjakarta Beberapa Tahun Terakhir, Ada yang Terjerat Kasus Pemerasan

“Bongkar Pasang” Dirut Transjakarta Beberapa Tahun Terakhir, Ada yang Terjerat Kasus Pemerasan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.