Kompas.com - 15/09/2020, 09:57 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta, agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan lima langkah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 atau PSBB ketat.

Fraksi PSI menyarankan hal ini agar Pemprov DKI tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya terjadi pada PSBB masa transisi, yang menyebabkan tingginya angka penyebaran Covid-19 di Jakarta.

"Pengetatan PSBB merupakan kesempatan langka untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan saat PSBB transisi. Pemprov DKI Jakarta harus konsekuen dengan kebijakannya," ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis yan diterima, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: PSBB Ketat Bisa Diperpanjang hingga 11 Oktober jika Lonjakan Kasus Covid-19 Terus Terjadi

Berikut lima langkah yang disarankan PSI:

1. Meningkatkan kapasitas tes Labkesda

Anggara mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap membanggakan tingginya kapasitas tes di Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, kapasitas yang dimiliki Labkesda saat ini hanya mencapai 20 hingga 25 persen dari total tes di Jakarta dan sisanya berasal dari laboratorium swasta.

Baca juga: Pengelola: Kapasitas Wisma Atlet untuk Pasien Covid-19 Masih Terkendali

"Gubernur Anies harus berhenti membanggakan jumlah tes harian di Jakarta, jumlah ini bisa ditingkatkan jika Gubernur berniat meningkatkan kapasitas Labkesda," kata dia.

2. Meningkatkan jumlah penelusuran kontak erat kasus Covid-19

Peningkatan jumlah tes harus diimbangi dengan penelusuran kontak erat kasus Covid-19.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tawuran Remaja Lenteng Agung Terungkap, Polisi: Mereka Saling Tantang Lewat Medsos

Tawuran Remaja Lenteng Agung Terungkap, Polisi: Mereka Saling Tantang Lewat Medsos

Megapolitan
Satpol PP Kota Bekasi Amankan 70 Manusia Silver dalam 10 Bulan Terakhir

Satpol PP Kota Bekasi Amankan 70 Manusia Silver dalam 10 Bulan Terakhir

Megapolitan
Anies Sebut Rumah DP Rp 0 Baru Terbangun 780 Unit, Target 232.214 Unit

Anies Sebut Rumah DP Rp 0 Baru Terbangun 780 Unit, Target 232.214 Unit

Megapolitan
Kritik Anies Soal Program Rumah DP Rp 0, PSI: Realisasinya Kurang dari 0,3 Persen

Kritik Anies Soal Program Rumah DP Rp 0, PSI: Realisasinya Kurang dari 0,3 Persen

Megapolitan
Atur Gepeng, Pemkot Bekasi Targetkan Perda Ketertiban Umum Rampung 2022

Atur Gepeng, Pemkot Bekasi Targetkan Perda Ketertiban Umum Rampung 2022

Megapolitan
Video Tawuran Lenteng Agung Viral di Medsos, Polisi Tangkap Empat Remaja

Video Tawuran Lenteng Agung Viral di Medsos, Polisi Tangkap Empat Remaja

Megapolitan
Modus Penipu yang Mengaku Pegawai Bank, Tawarkan Bunga Deposito Tinggi hingga Hadiah Emas

Modus Penipu yang Mengaku Pegawai Bank, Tawarkan Bunga Deposito Tinggi hingga Hadiah Emas

Megapolitan
PPKM Level 2 di Tangsel, Resepsi Pernikahan Diizinkan dengan Kapasitas 50 Persen

PPKM Level 2 di Tangsel, Resepsi Pernikahan Diizinkan dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Pemkot Tangsel Belum Berencana Tutup Rumah Lawan Covid-19

Pemkot Tangsel Belum Berencana Tutup Rumah Lawan Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi PPKM Level 2, Wali Kota Pepen Sebut Ganjaran yang Setimpal

Kota Bekasi PPKM Level 2, Wali Kota Pepen Sebut Ganjaran yang Setimpal

Megapolitan
Penipu Mengaku Pegawai Bank Ditangkap, Korban Rugi Rp 1,28 Miliar

Penipu Mengaku Pegawai Bank Ditangkap, Korban Rugi Rp 1,28 Miliar

Megapolitan
Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Megapolitan
Hindari Masa Kedaluwarsa, Pemkot Bekasi Segera Gunakan 433.000 Dosis Vaksin Covid-19 yang Tersisa

Hindari Masa Kedaluwarsa, Pemkot Bekasi Segera Gunakan 433.000 Dosis Vaksin Covid-19 yang Tersisa

Megapolitan
Ini Penjelasan Anies Soal Penyebab Molornya Proyek ITF

Ini Penjelasan Anies Soal Penyebab Molornya Proyek ITF

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Cengkareng Sudah Jaring 5.700 Nasabah dari 17 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di Cengkareng Sudah Jaring 5.700 Nasabah dari 17 Aplikasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.