Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Kompas.com - 28/11/2020, 08:35 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

 

JAKARTA, KOMPAS.comRapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali digelar pada Jumat (27/11/2020).

Rapat kali ini membahas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan peraturan tersebut.

Satu hari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021. Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.

Berikut beberapa isu yang jadi sorotan fraksi-fraksi dalam rapat tersebut.

1. Transparansi APBD 2021

Fraksi Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan transparansi dari APBD tahun 2021.

"Sampai dengan saat ini, dokumen RKPD dan rancangan KUA-PPAS belum ditampilkan pada portal htts.apbd.jakarta.go.id," kata anggota DPRD Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.

Baca juga: Fraksi Demokrat dan PSI Pertanyakan Transparansi Pembahasan APBD 2021

Padahal, masyarakat perlu mendapatkan informasi terkait APBD 2021 tersebut.

"Apakah hal ini berarti rakyat DKI Jakarta tidak lagi berhak mengetahui ke mana hasil pajak yang telah mereka bayarkan akan dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?" ucap Neneng.

Senada dengan Neneng, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menyebutkan, transparansi anggaran di Pemprov DKI Jakarta mundur ke belakang.

Menurut Eneng, Pemprov DKI telah menghalangi hak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat.

Pembahasan draf KUA-PPAS tahun 2021 juga dinilai kurang transparan karena dilakukan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Draf dokumen KUA-PPAS 2021 yang dibahas juga belum dapat diakses publik.

Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada November tahun lalu menjanjikan adanya smart system e-budgeting yang akan memberikan transparansi pembahasan anggaran kepada publik.

Namun, sistem smart budgeting yang baru ini mengharuskan warga untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

"Syarat NIK dan nomor KK telah mencederai prinsip anonimitas di dunia digital. Bisa jadi, jika nanti ada warga Jakarta yang ketahuan mengintip dan memublikasikannya akan mendapatkan perlakuan pelayanan yang berbeda karena nama dan NIK-nya sudah dicatat," tutur Eneng.

2. Kerumunan di Petamburan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD DKI Jakarta menyesalkan adanya kerumunan dalam acara pernikahan putri Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat.

Anggota Fraksi PKB-PPP Sutikno mengatakan, fraksinya mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkesan membiarkan terjadinya kerumunan tersebut.

"Kami mengkritisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membiarkan kerumunan tetap berlangsung, lalu menerapkan sanksi denda walau jumlahnya relatif besar," ucap Sutikno, Jumat.

Baca juga: Kerumunan di Petamburan Tak Dibubarkan, Fraksi PKB-PPP Sebut Pemprov DKI Diskriminatif

Pembiaran kerumunan, diangap Sutikno, menjadi sinyal buruk dalam upaya memerangi Covid-19.

Selain itu, pengenaan denda sebesar Rp 50 juta terhadap kasus kerumunan di Petamburan disebut membuyarkan upaya pencegahan Covid-19.

“Di satu sisi, masyarakat yang punya duit bisa saja berpikir enggak apa-apa membuat kerumunan besar, yang penting mampu membayar denda,” ujar Sutikno.

Menurut Fraksi PKB-PPP, langkah Pemprov DKI Jakarta itu akan menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik atau massa yang besar.

“Atau tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar denda,” kata Sutikno.

Ia pun menegaskan bahwa Pemprov DKI tak boleh pandang bulu dalam menindak pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta-fakta Gugatan terhadap Raffi Ahmad Gara-gara Pesta Usai Divaksinasi Covid-19

Fakta-fakta Gugatan terhadap Raffi Ahmad Gara-gara Pesta Usai Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Buntut Keluyuran Usai Vaksin, Raffi Ahmad Diminta Lakukan 3 Hal Ini oleh Penggugat

Buntut Keluyuran Usai Vaksin, Raffi Ahmad Diminta Lakukan 3 Hal Ini oleh Penggugat

Megapolitan
Update Korban Sriwijaya Air SJ 182, 17 Jenazah Teridentifikasi, Sampel DNA Keluarga Telah Lengkap

Update Korban Sriwijaya Air SJ 182, 17 Jenazah Teridentifikasi, Sampel DNA Keluarga Telah Lengkap

Megapolitan
Fakta Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air, 272 Kantong Jenazah Dievakuasi hingga Operasi SAR Diperpanjang

Fakta Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air, 272 Kantong Jenazah Dievakuasi hingga Operasi SAR Diperpanjang

Megapolitan
Sepekan Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182: CVR Masih Dicari hingga 17 Korban Teridentifikasi

Sepekan Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182: CVR Masih Dicari hingga 17 Korban Teridentifikasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodebek Berawan Pagi Ini, Tangerang Mendung Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodebek Berawan Pagi Ini, Tangerang Mendung Sepanjang Hari

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Update Korban Sriwijaya Air | Raffi Ahmad Digugat

[POPULER JABODETABEK] Update Korban Sriwijaya Air | Raffi Ahmad Digugat

Megapolitan
Polisi Tembak 2 Jambret Handphone yang Beraksi di JPO Kalideres

Polisi Tembak 2 Jambret Handphone yang Beraksi di JPO Kalideres

Megapolitan
Pencarian hingga Hari ke-7, Basarnas Evakuasi 272 Kantong Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air

Pencarian hingga Hari ke-7, Basarnas Evakuasi 272 Kantong Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
4 Hari PPKM, Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Sebanyak Rp 17,45 Juta

4 Hari PPKM, Satpol PP DKI Kumpulkan Denda Sebanyak Rp 17,45 Juta

Megapolitan
Disdik Tangsel Persilahkan Penggunaan Sekolah untuk Distribusi Bansos Selama Penuhi Prokes

Disdik Tangsel Persilahkan Penggunaan Sekolah untuk Distribusi Bansos Selama Penuhi Prokes

Megapolitan
KRI Parang Serahkan 3 Kantong Serpihan dan Turbin Pesawat Sriwijaya Air ke Basarnas

KRI Parang Serahkan 3 Kantong Serpihan dan Turbin Pesawat Sriwijaya Air ke Basarnas

Megapolitan
Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Bekasi

Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Bekasi

Megapolitan
Lengkap, Tim DVI Telah Terima Sampel DNA 62 Keluarga Korban Sriwijaya Air

Lengkap, Tim DVI Telah Terima Sampel DNA 62 Keluarga Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
Remaja yang Mutilasi Pemuda di Bekasi Divonis 7 Tahun Penjara

Remaja yang Mutilasi Pemuda di Bekasi Divonis 7 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X