Kompas.com - 28/11/2020, 08:35 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

 

JAKARTA, KOMPAS.comRapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali digelar pada Jumat (27/11/2020).

Rapat kali ini membahas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan peraturan tersebut.

Satu hari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021. Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.

Berikut beberapa isu yang jadi sorotan fraksi-fraksi dalam rapat tersebut.

1. Transparansi APBD 2021

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fraksi Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan transparansi dari APBD tahun 2021.

"Sampai dengan saat ini, dokumen RKPD dan rancangan KUA-PPAS belum ditampilkan pada portal htts.apbd.jakarta.go.id," kata anggota DPRD Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.

Baca juga: Fraksi Demokrat dan PSI Pertanyakan Transparansi Pembahasan APBD 2021

Padahal, masyarakat perlu mendapatkan informasi terkait APBD 2021 tersebut.

"Apakah hal ini berarti rakyat DKI Jakarta tidak lagi berhak mengetahui ke mana hasil pajak yang telah mereka bayarkan akan dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?" ucap Neneng.

Senada dengan Neneng, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menyebutkan, transparansi anggaran di Pemprov DKI Jakarta mundur ke belakang.

Menurut Eneng, Pemprov DKI telah menghalangi hak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat.

Pembahasan draf KUA-PPAS tahun 2021 juga dinilai kurang transparan karena dilakukan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Draf dokumen KUA-PPAS 2021 yang dibahas juga belum dapat diakses publik.

Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada November tahun lalu menjanjikan adanya smart system e-budgeting yang akan memberikan transparansi pembahasan anggaran kepada publik.

Namun, sistem smart budgeting yang baru ini mengharuskan warga untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

"Syarat NIK dan nomor KK telah mencederai prinsip anonimitas di dunia digital. Bisa jadi, jika nanti ada warga Jakarta yang ketahuan mengintip dan memublikasikannya akan mendapatkan perlakuan pelayanan yang berbeda karena nama dan NIK-nya sudah dicatat," tutur Eneng.

2. Kerumunan di Petamburan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD DKI Jakarta menyesalkan adanya kerumunan dalam acara pernikahan putri Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat.

Anggota Fraksi PKB-PPP Sutikno mengatakan, fraksinya mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkesan membiarkan terjadinya kerumunan tersebut.

"Kami mengkritisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membiarkan kerumunan tetap berlangsung, lalu menerapkan sanksi denda walau jumlahnya relatif besar," ucap Sutikno, Jumat.

Baca juga: Kerumunan di Petamburan Tak Dibubarkan, Fraksi PKB-PPP Sebut Pemprov DKI Diskriminatif

Pembiaran kerumunan, diangap Sutikno, menjadi sinyal buruk dalam upaya memerangi Covid-19.

Selain itu, pengenaan denda sebesar Rp 50 juta terhadap kasus kerumunan di Petamburan disebut membuyarkan upaya pencegahan Covid-19.

“Di satu sisi, masyarakat yang punya duit bisa saja berpikir enggak apa-apa membuat kerumunan besar, yang penting mampu membayar denda,” ujar Sutikno.

Menurut Fraksi PKB-PPP, langkah Pemprov DKI Jakarta itu akan menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik atau massa yang besar.

“Atau tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar denda,” kata Sutikno.

Ia pun menegaskan bahwa Pemprov DKI tak boleh pandang bulu dalam menindak pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Terjadi di Rusun Bandar Kemayoran

Kebakaran Terjadi di Rusun Bandar Kemayoran

Megapolitan
Tambah 60 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Hari Ini

Tambah 60 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Hari Ini

Megapolitan
3 Tersangka pada Kasus Kebakaran Dituduh Lakukan Kelalaian dan Langgar SOP

3 Tersangka pada Kasus Kebakaran Dituduh Lakukan Kelalaian dan Langgar SOP

Megapolitan
Dua Kurir Narkoba Ditangkap, Barbuk 2 Kg Sabu

Dua Kurir Narkoba Ditangkap, Barbuk 2 Kg Sabu

Megapolitan
31 Mobil Sitaan pada Kasus Penggelapan Mobil Rental di Depok Diserahkan ke Pemilik

31 Mobil Sitaan pada Kasus Penggelapan Mobil Rental di Depok Diserahkan ke Pemilik

Megapolitan
Berikut Jadwal Khusus KRL untuk Penumpang Kategori Lansia

Berikut Jadwal Khusus KRL untuk Penumpang Kategori Lansia

Megapolitan
Formasi CPNS Kota Tangerang 122 Lowongan, Wali Kota: Belum Ideal, Kami Usul Lebih Banyak

Formasi CPNS Kota Tangerang 122 Lowongan, Wali Kota: Belum Ideal, Kami Usul Lebih Banyak

Megapolitan
Ada Rentetan Pembegalan di Bintaro, Polres Tangsel Tingkatkan Patroli

Ada Rentetan Pembegalan di Bintaro, Polres Tangsel Tingkatkan Patroli

Megapolitan
Komentar Wagub DKI soal Kontrak TPST Bantargebang dengan Bekasi Selesai Oktober 2021

Komentar Wagub DKI soal Kontrak TPST Bantargebang dengan Bekasi Selesai Oktober 2021

Megapolitan
Simak Persyaratan Naik KRL untuk Lansia

Simak Persyaratan Naik KRL untuk Lansia

Megapolitan
Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi: Babi Sempat Dikubur di Pemakaman Keluarga

Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi: Babi Sempat Dikubur di Pemakaman Keluarga

Megapolitan
Tiga Petugas Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang

Tiga Petugas Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang

Megapolitan
Anies Klaim Dunia Tercengang Melihat Penanganan Covid-19 di Indonesia

Anies Klaim Dunia Tercengang Melihat Penanganan Covid-19 di Indonesia

Megapolitan
Hari Ini, SKD CPNS Formasi 2021 di Kota Tangerang Mulai Dilaksanakan

Hari Ini, SKD CPNS Formasi 2021 di Kota Tangerang Mulai Dilaksanakan

Megapolitan
1.554 Warga Bekasi Terserang DBD Sejak Januari hingga Agustus 2021

1.554 Warga Bekasi Terserang DBD Sejak Januari hingga Agustus 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.