Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Kompas.com - 28/11/2020, 08:35 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

 

JAKARTA, KOMPAS.comRapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali digelar pada Jumat (27/11/2020).

Rapat kali ini membahas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan peraturan tersebut.

Satu hari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021. Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.

Berikut beberapa isu yang jadi sorotan fraksi-fraksi dalam rapat tersebut.

1. Transparansi APBD 2021

Fraksi Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan transparansi dari APBD tahun 2021.

"Sampai dengan saat ini, dokumen RKPD dan rancangan KUA-PPAS belum ditampilkan pada portal htts.apbd.jakarta.go.id," kata anggota DPRD Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.

Baca juga: Fraksi Demokrat dan PSI Pertanyakan Transparansi Pembahasan APBD 2021

Padahal, masyarakat perlu mendapatkan informasi terkait APBD 2021 tersebut.

"Apakah hal ini berarti rakyat DKI Jakarta tidak lagi berhak mengetahui ke mana hasil pajak yang telah mereka bayarkan akan dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?" ucap Neneng.

Senada dengan Neneng, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menyebutkan, transparansi anggaran di Pemprov DKI Jakarta mundur ke belakang.

Menurut Eneng, Pemprov DKI telah menghalangi hak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat.

Pembahasan draf KUA-PPAS tahun 2021 juga dinilai kurang transparan karena dilakukan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Draf dokumen KUA-PPAS 2021 yang dibahas juga belum dapat diakses publik.

Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada November tahun lalu menjanjikan adanya smart system e-budgeting yang akan memberikan transparansi pembahasan anggaran kepada publik.

Namun, sistem smart budgeting yang baru ini mengharuskan warga untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

"Syarat NIK dan nomor KK telah mencederai prinsip anonimitas di dunia digital. Bisa jadi, jika nanti ada warga Jakarta yang ketahuan mengintip dan memublikasikannya akan mendapatkan perlakuan pelayanan yang berbeda karena nama dan NIK-nya sudah dicatat," tutur Eneng.

2. Kerumunan di Petamburan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD DKI Jakarta menyesalkan adanya kerumunan dalam acara pernikahan putri Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat.

Anggota Fraksi PKB-PPP Sutikno mengatakan, fraksinya mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkesan membiarkan terjadinya kerumunan tersebut.

"Kami mengkritisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membiarkan kerumunan tetap berlangsung, lalu menerapkan sanksi denda walau jumlahnya relatif besar," ucap Sutikno, Jumat.

Baca juga: Kerumunan di Petamburan Tak Dibubarkan, Fraksi PKB-PPP Sebut Pemprov DKI Diskriminatif

Pembiaran kerumunan, diangap Sutikno, menjadi sinyal buruk dalam upaya memerangi Covid-19.

Selain itu, pengenaan denda sebesar Rp 50 juta terhadap kasus kerumunan di Petamburan disebut membuyarkan upaya pencegahan Covid-19.

“Di satu sisi, masyarakat yang punya duit bisa saja berpikir enggak apa-apa membuat kerumunan besar, yang penting mampu membayar denda,” ujar Sutikno.

Menurut Fraksi PKB-PPP, langkah Pemprov DKI Jakarta itu akan menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik atau massa yang besar.

“Atau tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar denda,” kata Sutikno.

Ia pun menegaskan bahwa Pemprov DKI tak boleh pandang bulu dalam menindak pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Megapolitan
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Megapolitan
Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Megapolitan
Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Megapolitan
Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Megapolitan
Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Megapolitan
Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Megapolitan
33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

Megapolitan
Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Megapolitan
Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X