Kompas.com - 28/11/2020, 08:35 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

 

JAKARTA, KOMPAS.comRapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali digelar pada Jumat (27/11/2020).

Rapat kali ini membahas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan peraturan tersebut.

Satu hari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021. Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.

Berikut beberapa isu yang jadi sorotan fraksi-fraksi dalam rapat tersebut.

1. Transparansi APBD 2021

Fraksi Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan transparansi dari APBD tahun 2021.

"Sampai dengan saat ini, dokumen RKPD dan rancangan KUA-PPAS belum ditampilkan pada portal htts.apbd.jakarta.go.id," kata anggota DPRD Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.

Baca juga: Fraksi Demokrat dan PSI Pertanyakan Transparansi Pembahasan APBD 2021

Padahal, masyarakat perlu mendapatkan informasi terkait APBD 2021 tersebut.

"Apakah hal ini berarti rakyat DKI Jakarta tidak lagi berhak mengetahui ke mana hasil pajak yang telah mereka bayarkan akan dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?" ucap Neneng.

Senada dengan Neneng, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menyebutkan, transparansi anggaran di Pemprov DKI Jakarta mundur ke belakang.

Menurut Eneng, Pemprov DKI telah menghalangi hak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat.

Pembahasan draf KUA-PPAS tahun 2021 juga dinilai kurang transparan karena dilakukan di Puncak, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Draf dokumen KUA-PPAS 2021 yang dibahas juga belum dapat diakses publik.

Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada November tahun lalu menjanjikan adanya smart system e-budgeting yang akan memberikan transparansi pembahasan anggaran kepada publik.

Namun, sistem smart budgeting yang baru ini mengharuskan warga untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

"Syarat NIK dan nomor KK telah mencederai prinsip anonimitas di dunia digital. Bisa jadi, jika nanti ada warga Jakarta yang ketahuan mengintip dan memublikasikannya akan mendapatkan perlakuan pelayanan yang berbeda karena nama dan NIK-nya sudah dicatat," tutur Eneng.

2. Kerumunan di Petamburan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD DKI Jakarta menyesalkan adanya kerumunan dalam acara pernikahan putri Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat.

Anggota Fraksi PKB-PPP Sutikno mengatakan, fraksinya mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkesan membiarkan terjadinya kerumunan tersebut.

"Kami mengkritisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membiarkan kerumunan tetap berlangsung, lalu menerapkan sanksi denda walau jumlahnya relatif besar," ucap Sutikno, Jumat.

Baca juga: Kerumunan di Petamburan Tak Dibubarkan, Fraksi PKB-PPP Sebut Pemprov DKI Diskriminatif

Pembiaran kerumunan, diangap Sutikno, menjadi sinyal buruk dalam upaya memerangi Covid-19.

Selain itu, pengenaan denda sebesar Rp 50 juta terhadap kasus kerumunan di Petamburan disebut membuyarkan upaya pencegahan Covid-19.

“Di satu sisi, masyarakat yang punya duit bisa saja berpikir enggak apa-apa membuat kerumunan besar, yang penting mampu membayar denda,” ujar Sutikno.

Menurut Fraksi PKB-PPP, langkah Pemprov DKI Jakarta itu akan menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan politik atau massa yang besar.

“Atau tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar denda,” kata Sutikno.

Ia pun menegaskan bahwa Pemprov DKI tak boleh pandang bulu dalam menindak pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan Aplikasi SINAR, Kapolri Optimistis Bisa Layani Lebih Banyak Pemohon SIM

Luncurkan Aplikasi SINAR, Kapolri Optimistis Bisa Layani Lebih Banyak Pemohon SIM

Megapolitan
Bikin dan Perpanjang SIM Kini Bisa Pakai Aplikasi SINAR, Diantar Langsung ke Rumah Pemohon

Bikin dan Perpanjang SIM Kini Bisa Pakai Aplikasi SINAR, Diantar Langsung ke Rumah Pemohon

Megapolitan
Hendak Akusisi Lahan 45 Hektare di Kota Tangerang, 2 Mafia Tanah Ditangkap Polisi

Hendak Akusisi Lahan 45 Hektare di Kota Tangerang, 2 Mafia Tanah Ditangkap Polisi

Megapolitan
Ratusan Pedagang Korban Kebakaran Blok C Pasar Minggu Direlokasi ke Blok B

Ratusan Pedagang Korban Kebakaran Blok C Pasar Minggu Direlokasi ke Blok B

Megapolitan
Sentra Kuliner Nasi Kapau Senen Diserbu Pembeli Jelang Buka Puasa

Sentra Kuliner Nasi Kapau Senen Diserbu Pembeli Jelang Buka Puasa

Megapolitan
Masjid At-tin TMII Gelar Shalat Tarawih, Kapasitas Maksimal 50 Persen

Masjid At-tin TMII Gelar Shalat Tarawih, Kapasitas Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Maghrib Wilayah Jakarta Selama Ramadhan 2021

Jadwal Buka Puasa dan Maghrib Wilayah Jakarta Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Maghrib di Tangerang Raya, 13 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Maghrib di Tangerang Raya, 13 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 13 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 13 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 13 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 13 April 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Kelebihan Bayar Mobil Damkar hingga Rp 6,5 M, Anggota DPRD: Sangat Ceroboh!

Pemprov DKI Kelebihan Bayar Mobil Damkar hingga Rp 6,5 M, Anggota DPRD: Sangat Ceroboh!

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Bogor Hari Ini, 13 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Bogor Hari Ini, 13 April 2021

Megapolitan
MRT Jakarta Izinkan Penumpang Berbuka Puasa di Kereta, Ini Aturan dan Menu yang Diperbolehkan

MRT Jakarta Izinkan Penumpang Berbuka Puasa di Kereta, Ini Aturan dan Menu yang Diperbolehkan

Megapolitan
Kejar Target Vaksinasi Lansia Sebelum Lebaran, Pemprov DKI Libatkan Pejabat Eselon II

Kejar Target Vaksinasi Lansia Sebelum Lebaran, Pemprov DKI Libatkan Pejabat Eselon II

Megapolitan
Menyamar Jadi Pembeli, Polisi Tangkap 3 Pengedar Narkoba

Menyamar Jadi Pembeli, Polisi Tangkap 3 Pengedar Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X