Akan tetapi, Ida menyayangkan Pemprov DKI Jakarta lebih serius mengerjakan kebijakan sumur resapan ketimbang program pengendalian banjir lainnya.
Baca juga: Realisasi Sumur Resapan Jauh dari Target, Wagub DKI Sebut Tak Harus Selesai 5 Tahun
Anggaran pembangunan sumur resapan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 pun cukup tinggi, yakni Rp 441 miliar.
Selain itu, berbagai pihak juga mengkritik program sumur resapan yang dinilai tidak menjawab persoalan banjir di Jakarta.
Kritik lain datang dari pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna.
Yayat menuturkan, apabila pendekatan penanganan banjir hanya mengandalkan sumur resapan hingga pompa, maka upaya tersebut masih kurang untuk mengantisipasi banjir, khususnya jika curah hujan lebih dari 100 milimeter per hari.
Baca juga: Pemprov DKI Klaim Telah Buat 3.964 Sumur Resapan di Jakarta
Terlebih lagi, curah hujan di Jakarta diprediksi cukup ekstem selama beberapa tahun ke depan.
Oleh karenanya, dibutuhkan infrastruktur yang mampu menampung curah hujan ekstrem.
"Kalau hujannya normal di bawah 100 atau di bawah 50 (milimeter per hari) itu masih berfungsi. Tapi untuk kondisi Jakarta, tidak semua bisa dengan sumur resapan lagi," tutur Yayat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.