Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Kompas.com - 24/10/2021, 10:54 WIB
Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut izin reklamasi di kawasan Pantai Ancol. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMassa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut izin reklamasi di kawasan Pantai Ancol.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta menanggapi kritik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menyebut DKI Jakarta tak serius menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pulau yang sudah terbangun dipastikan akan dikelola untuk kepentingan publik.

"Pulau-pulau yang sudah terbangun dikelola untuk kepentingan publik, yang mana 65 persen lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD," ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/10/2021).

Baca juga: LBH Jakarta: Pencabutan Izin Reklamasi oleh Anies Hanya Gimik Belaka

Sigit menjelaskan, agar wilayah tersebut dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta, maka dibuat Pergub 58/2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara.

"Pergub tersebut mengatur tentang pengawasan dan monitoring terhadap perizinan, serta pengelolaan pulau yang sudah terbangun," ujar Sigit.

Selain itu, keputusan penghentian reklamasi tersebut dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, seperti melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah.

Kajian tersebut, ucap Sigit, dilakukan dengan metode pendekatan ilmiah yang memprioritaskan social justice dan sustainability.

"Transparasi selalu kami kedepankan dalam membahas reklamasi. Setidaknya ada 10 kali FGD yang diadakan, di mana LBH juga selalu turut kami undang dan hadir dalam beberapa kesempatan," kata Sigit.

Baca juga: 10 Catatan Merah Rapor 4 Tahun Anies, LBH Jakarta: Jakarta Tidak Maju Bersama

Hasil FGD memutuskan agar pulau yang sudah terbangun tidak dibongkar kembali karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sehingga Pemprov DKI Jakarta kemudian berupaya untuk memanfaatkan dan mengelola pulau yang sudah terbangun untuk kepentingan publik, salah satunya kami upayakan pembangunan sistem monitoring pencemaran air tanah.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Megapolitan
Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
Satu Rumah di Condet Hangus Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Satu Rumah di Condet Hangus Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022

Kasus Omicron di Jakarta Kian Melonjak, Puncaknya Diprediksi Maret 2022

Megapolitan
Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Duguyur Hujan Ringan hingga Sedang

Prakiraan BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Duguyur Hujan Ringan hingga Sedang

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Bertambah 165, Dinkes  Depok: Berasal dari 3 Klaster

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Bertambah 165, Dinkes Depok: Berasal dari 3 Klaster

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta: Terbukti Hadirnya Sumur Resapan Bikin Genangan Lebih Cepat Surut

Wagub DKI Jakarta: Terbukti Hadirnya Sumur Resapan Bikin Genangan Lebih Cepat Surut

Megapolitan
UPDATE 22 Januari: Bertambah 122 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, Kini Totalnya 30.330

UPDATE 22 Januari: Bertambah 122 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, Kini Totalnya 30.330

Megapolitan
Wagub DKI Janji Bakal Berjuang Hadapi Lonjakan Kasus Omicron di Ibu Kota

Wagub DKI Janji Bakal Berjuang Hadapi Lonjakan Kasus Omicron di Ibu Kota

Megapolitan
Detik-detik Penumpang Ojol Tewas dalam Kecelakaan di Kebon Jeruk, Motor Serempet Truk Tangki

Detik-detik Penumpang Ojol Tewas dalam Kecelakaan di Kebon Jeruk, Motor Serempet Truk Tangki

Megapolitan
UPDATE 22 Januari: Ada 1.313 Kasus Omicron di Jakarta

UPDATE 22 Januari: Ada 1.313 Kasus Omicron di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 22 Januari: Bertambah 201 Kasus Baru Covid-19, Totalnya Kini 32.089

UPDATE 22 Januari: Bertambah 201 Kasus Baru Covid-19, Totalnya Kini 32.089

Megapolitan
Kecelakaan Ojol dengan Truk Tangki di Kebon Jeruk, Saksi: Helm Utuh, Korban Tewas

Kecelakaan Ojol dengan Truk Tangki di Kebon Jeruk, Saksi: Helm Utuh, Korban Tewas

Megapolitan
Laka Lantas Libatkan Motor dan Truk Tangki di Kebon Jeruk, Seorang Penumpang Ojol Tewas

Laka Lantas Libatkan Motor dan Truk Tangki di Kebon Jeruk, Seorang Penumpang Ojol Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.