Mayoritas Anggota Dewan Desak Pemprov DKI Evaluasi Program Sumur Resapan

Sedangkan sumur resapan, menurut para pakar, hanya efektif untuk mengatasi genangan air saja, bukan banjir.

Ketidakefektifan sumur resapan ini juga diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan.

Hingga September 2021 kemarin baru 22.000 sumur resapan yang sudah masuk dalam kontrak realisasi dari target 40.000 titik.

Dari jumlah tersebut, per Oktober 2021 Ialu, baru terbangun 6.230 titik sumur resapan, sehingga Dinas Sumber Daya Air harus mengejar sisa kekurangan sekitar 16.000 sumur resapan di sisa satu setengah bulan ini.

Kami minta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan sumur resapan untuk mengetahui seberapa efektifkah program ini dalam mengatasi banjir Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus membuka fakta dan data."

Baca juga: Sampaikan Pandangan Fraksi PDI-P, Tina Toon: Hapus Program Tidak Jelas Seperti Sumur Resapan, Limpahkan ke Normalisasi

3. Golkar

Pernyataan Fraksi Golkar adalah sebagai berikut:

"Fraksi Partai Golkar mendorong dilakukan evaluasi dan meminta penjelasan dinas terkait terutama untuk mekanisme pengawasan kualitas pekerjaannya dan mekanisme penentuan lokasi yang menjadi titik pembangunan.

Berapa besaran daya tampung setiap sumur resapan? Berapa banyak titik sumur resapan yang sudah dibangun? Sejauh mana tingkat efektivitas sumur resapan yang sudah dibangun mampu mengurangi genangan air yang ada?

Jangan sampai hanya mengejar target yang ingin dicapai tetapi kualitas dan sasarannya tidak tepat!"

4. PKB-PPP

Berikut pernyataan Fraksi PKB-PPP:

"... menghentikan sementara program drainase vertikal atau sumur resapan dangkal yang saat ini sedang berjalan, dilakukan evaluasi apakah tidak terjadi pemborosan angggaran, manfaatnya apakah sepadan dengan besamya biaya yang dikeluarkan, apakah pelaksanaannya tepat sasaran, akuntabel, tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan, dan aspek-aspek Iain yang perlu dievaluasi bersama antara ekskutif dan legislatif."

5. Nasdem

Pernyataan Fraksi Nasdem yakni:

"Pemprov DKI Jakarta harus dapat melakukan tinjauan ulang terkait dengan pembangunan sumur resapan, sehingga sumur resapan tersebut dapat memiliki fungsi yang tepat guna dan di bangun pada Iahan yang sesuai dengan peruntukannya."