Dewi berujar, jika perusahaan merugi, perusahaan tidak bisa banyak meminta tolong.
Perbankan juga sudah punya prosedurnya sendiri terhadap perusahaan yang merugi.
Dewi mengeklaim, kalangan pengusaha punya tanggung jawab moral terhadap nasib para pekerja ketika situasi perekonomian pulih.
Dewi juga menyebutkan bahwa para pengusaha membayar pajak kepada negara.
“Jadi kami berharap, teman-teman nanti dibantu Pak Wakil Gubernur dan pemerintah, jangan sampai tanggal 6 dan 8 membuat kondisi ini tidak kondusif dan kita-kita yang kena dampak,” lanjut Dewi.
Terpisah, Ketua KSPI DKI Winarso mengaku belum dapat memastikan keberlangsungan aksi mogok kerja itu.
“Masih kami bicarakan bersama teman-teman di aliansi. Rencana itu memang ada. Kami merencanakan mogok nasional tapi belum fixed ya tanggal berapanya,” ujar Winarso ketika dihubungi pada Senin kemarin.
Baca juga: Semua Perusahaan di Jakarta Wajib Berlakukan Skala Upah Mulai 2022
Winarso mengaku masih harus melakukan konsolidasi dan pemantapan terkait aksi yang mereka rencanakan.
Pasalnya, tak menutup kemungkinan ada dampak lanjutan dari aksi tersebut terhadap pekerjaan mereka.
Winarso menyebutkan, seluruh serikat pekerja menolak kenaikan UMP DKI 2022 yang hanya 0,8 persen sebesar Rp 37.749.
“Dilihat dari gejolaknya, teman-teman kemarin kan pada aksi juga, sama, mereka kan juga pada menolak. Maka dari itu kami sedang mengonsolidasikan semua kawan-kawan di dalam aliansi untuk bergerak bersama dalam hal mogok nasional,” jelas Winarso.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.