Rotasi Besar-besaran Era Heru Budi, Tak Cuma Sasar Ratusan Pejabat Pemprov, Dirut BUMD Juga Kena

Rotasi 20 pejabat tersebut membuat posisi sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kosong. Pemprov DKI akan menggelar lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang kosong.

Direksi BUMD ikut dirotasi

MRT Jakarta

Tak hanya pejabat yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI, direksi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) juga ikut dirotasi di era kepemimpinan Heru.

Pada 25 Oktober 2022, Heru Budi merombak direksi PT MRT Jakarta dengan alasan yang sama, yakni penyegaran. Saat itu, Mohamad Aprindy dicopot dari jabatan Direktur Utama.

Posisi Mohamad Aprindy digantikan Tuhiyat yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Selain itu, Pemprov DKI mengangkat Dodik Wijanarko sebagai komisaris utama, serta Bambang Kristiyono dan William P Sabandar sebagai komisaris.

Jakpro

Setelah itu, pada November 2022, Pemprov DKI memberhentikan lima direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro), termasuk Direktur Utama Widi Amanasto.

Widi kemudian digantikan oleh Iwan Takwin yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis.

Pemprov DKI juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Jakpro. Dwi Wahyu merupakan mantan Dirut Jakpro.

Perombakan direksi dan dewan komisaris Jakpro diharapkan mampu mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis yang dikerjakan Jakpro.

Baca juga: Rotasi 20 Pejabat Pemprov DKI, Heru Budi: Itu Biasa, Penyegaran...

PT Transjakarta

Memasuki 2023, perombakan direksi terjadi di PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Direktur Utama M Yana diberhentikan dari jabatannya pada 11 Januari 2023.

Jabatan Direktur Utama PT Transjakarta kemudian diisi oleh M Kuncoro Wibowo. Baru dua bulan menjabat, Kuncoro mengundurkan diri dari jabatan Dirut PT Transjakarta pada 14 Maret 2023.

Kuncoro rupanya terseret kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. Kuncoro bahkan dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).