Polemik Pencabutan Izin STIE Tribuana, Mahasiswa Luntang-lantung dan Diminta Ganti Rugi

Budi mengatakan, hampir semua mahasiswa STIE Tribuana mendapatkan beasiswa dari kampus, termasuk dirinya.

Karena itu, mahasiswa pun tidak terima. Mereka berpendapat, uang tersebut seharusnya dibayar pihak kampus.

Baca juga: Dicecar soal Izin Kampus Dicabut dan Minta Mahasiswa Bayar, STIE Tribuana: No Comment

"Ya kami enggak terima, karena dalam sanksi, seharusnya pihak kampus yang mengganti rugi, tapi ini kenapa malah kami yang harus mengganti rugi ke kampus," ujar Budi.

Kata Budi, pihak kampus meminta uang ganti rugi kepada mahasiswa secara lisan tanpa melalui surat resmi.

"(Pihak kampus minta) secara lisan sih, mereka enggak mau secara tertulis," kata Budi.

Respons pihak kampus

Pihak kampus enggan memberikan komentar mengenai izin kampus yang dicabut oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Saat dimintai klarifikasi dan dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media, Ketua STIE Tribuana Edison Hamid enggan memberikan pernyataan apa pun.

"No comment," ucap Edison singkat sembari berjalan menjauhi awak media.

Lapor polisi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta mahasiswa STIE Tribuana yang dipersulit pindah kampus untuk lapor polisi.

Baca juga: Kemendikbud Minta Mahasiswa STIE Tribuana Lapor Polisi karena Diminta Bayar Usai Izin Kampus Dicabut

Direktur Kelembagaan Diktiristek Kemendikbud Ristek, Lukman memastikan, yang berkewajiban untuk membayar kerugian tersebut adalah pihak kampus, bukan mahasiswa yang dalam polemik ini menjadi korban.

"Kalau tadi mahasiswa tertimpa tangga, dia harus membayar kerugian Rp 3 juta itu, seharusnya itu menjadi tanggung jawab kampusnya," tutur Lukman.

Ia mengingatkan kepada seluruh mahasiswa untuk tidak memenuhi permintaan pihak kampus.

"Kalau saran saya, mahasiswa jangan membayar, kemudian bisa mengadukan saja ke pihak berwajib," ujar Lukman.