Polemik APK di Jakarta: Sudah Kuno, Langgar Aturan dan Membahayakan Pula

Sebab, para caleg secara sadar menempatkan APK di lokasi yang dilarang dalam aturan.

"Masyarakat dapat diimbau untuk tidak memilih parpol atau caleg yang tidak tertib aturan tersebut sebagai bentuk sanksi sosial," ujar dia.

Baca juga: Pemasangan APK Tak Banyak Berubah, Pengamat: Masih Pakai Cara Konvensional

Nirwono mengatakan, masyarakat perlu melihat caleg maupun parpol yang memasang APK tak sesuai aturan.

Lalu, manfaatkan hak sebagai pemilih untuk tidak memilih mereka yang membahayakan keselamatan umum.

"Bahkan mereka (caleg dan parpol) juga tidak peduli terhadap lingkungan, seperti APK yang dipasang di pohon, pagar, maupun JPO," ucap Nirwono.

Harus ditertibkan

Selain itu, Nirwono mendesak penertiban dan pencabutan APK yang melanggar aturan.

"Bawaslu dan Satpol PP harus berani bertindak tegas untuk segera mencabut APK yang dianggap membahayakan keselamatan umum," ucap Nirwono.

Baca juga: Semrawutnya APK di Jakarta, Pengamat: Bawaslu dan Pemda Harus Proaktif

Sanksi tegas bagi parpol dan caleg yang terbukti melanggar aturan pun dinilai perlu diberikan. Nirwono menegaskan, jangan menunggu ada korban lain untuk bertindak.

"Oleh karena itu, Bawaslu dan pemda harus proaktif. Berani menertibkan dan bertindak tegas atas dasar keselamatan umum," tutur Nirwono.

"Menurut saya, itu nomor satu. Sehingga, kalau ada kejadian, bisa dicegah. Yang diutamakan adalah keselamatan, tidak sekadar pemasangan APK," ucap dia.

Manfaatkan teknologi

Nirwono juga mendorong Bawaslu dan KPU melarang parpol atau caleg berkampanye secara konvensional pada masa mendatang.

Dengan kata lain, pemasangan APK seperti saat ini tidak perlu dilanjutkan lantaran sudah memasuki era digital.

Baca juga: Caleg dan Parpol Harusnya Beri Contoh Pemasangan APK yang Benar

Menurut dia, parpol dan para caleg seharusnya mengoptimalkan media sosial dan media massa untuk kampanye.

"APK yang seperti saat ini hanya menunjukkan bahwa parpol dan caleg tidak melakukan transformasi terhadap penggunaan teknologi," kata Nirwono.

"KPU dan Bawaslu ke depan dapat melarang parpol atau caleg berkampanye secara konvensional dan mendorong atau mewajibkan peralihan ke era digital. Manfaatkan media sosial dan media massa untuk berkampanye secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan," tutur dia.