Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Pengaturan Jam Masuk Kantor Tak Efektif Atasi Kemacetan Jakarta

Kompas.com - 23/07/2022, 06:10 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai rekayasa lalu lintas melalui pengaturan jam masuk kantor tak efektif mengatasi kemacetan di Jakarta.

Ia mengatakan cara itu tak akan mengurangi volume kendaraan yang memenuhi jalanan ibu kota sehingga kemacetan tetap berpotensi terjadi.

Ia pun mengatakan, rencana pengaturan jam masuk kantor juga bersebrangan dengan target pemerintah yang menghendaki agar ke depannya penggunaan kendaraan pribadi berkurang dan tergantikan oleh transportasi publik.

Baca juga: Kebijakan Pengaturan Jam Masuk Kantor Jakarta Dinilai Bakal Ganggu Pola Kerja Perusahaan

"Misi TDM (transport demand management) bisa gagal. Karena volume kendaraan di jalan tetap sama. Justru TDM itu ingin mengurangi kendaraan pribadi," kata Deddy saat dihubungi, Jumat (22/7/2022).

Ia mengatakan semestinya solusi mengatasi kemacetan harus difokuskan pada penguatan sistem transportasi publik.

Deddy mengatakan, berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, saat ini hanya 20 persen masyarakat yang menggunakan transportasi publik kala bermobilitas di Jakarta. Sisanya sebanyak 80 persen masih menggunakan kendaraan pribadi.

Situasi seperti itu tak ayal membuat kemacetan di Jakarta terus-menerus bertahan dan sulit untuk diatasi.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pemerintah pusat berkolaborasi untuk memperkuat sistem transportasi publik sehingga okupansinya bisa lebih luas. Dengan demikian jumlah kendaraan pribadi yang melintas di Jakarta akan berkurang.

Baca juga: Ada Usulan Pengaturan Jam Masuk Kantor, Ini Deretan Kebijakan Pemprov DKI untuk Atasi Kemacetan

"Bisa dengan menambah armada untuk Transjakarta dan mengoptimalkan yang belum optimal seperti MRT dan menambah gerbong KRL (kereta rel listrik) sehingga menambah daya angkut," tutur Deddy.

Sebelumnya diberitakan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, salah satunya jam keberangkatan pekerja diatur supaya tidak menumpuk pada jam yang sama.

Usulan ini berangkat dari hasil analisisnya terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan pagi hari. Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan. Hal ini mengakibatkan kemacetan di jalan.

"Jam 06.00 sampai 09.00 pagi 'kan padat di Jakarta. Nah, jam 09.00 sampai 14.00 siang agak lengang di Jakarta. Maksud saya, jam sembilan pagi ini ada pengaturan kegiatan masyarakat," kata Latif dilansir dari Antara, Rabu (20/7/2022).

Menurut Latif, usulan itu tengah dikaji dengan matang. Ia akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

"Bila perlu, kalau masyarakat yang bisa kerja malam, ya malam, biar jangan semuanya siang semua. Sekarang kan sudah ada pembatasan ganjil genap. Kami sekarang mengusulkan untuk pembagian jam waktu operasional kerja mereka," ujar Latif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Megapolitan
BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Megapolitan
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Megapolitan
Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Mahasiswanya Tewas Dianiaya Senior, Ketua STIP: Tak Ada Perpeloncoan, Murni Antar Pribadi

Mahasiswanya Tewas Dianiaya Senior, Ketua STIP: Tak Ada Perpeloncoan, Murni Antar Pribadi

Megapolitan
Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Mayat dalam Koper di Cikarang

Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Mayat dalam Koper di Cikarang

Megapolitan
Bagaimana jika Rumah Potong Belum Bersertifikat Halal pada Oktober 2024? Ini Kata Mendag Zulhas

Bagaimana jika Rumah Potong Belum Bersertifikat Halal pada Oktober 2024? Ini Kata Mendag Zulhas

Megapolitan
Tewasnya Mahasiswa STIP di Tangan Senior, Korban Dipukul 5 Kali di Bagian Ulu Hati hingga Terkapar

Tewasnya Mahasiswa STIP di Tangan Senior, Korban Dipukul 5 Kali di Bagian Ulu Hati hingga Terkapar

Megapolitan
Fenomena Suhu Panas, Pemerintah Impor 3,6 Juta Ton Beras

Fenomena Suhu Panas, Pemerintah Impor 3,6 Juta Ton Beras

Megapolitan
Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Megapolitan
Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Megapolitan
Mendag Tegaskan Rumah Potong Ayam Harus Bersertifikat Halal Oktober 2024, Tidak Ada Tawar-tawar Lagi

Mendag Tegaskan Rumah Potong Ayam Harus Bersertifikat Halal Oktober 2024, Tidak Ada Tawar-tawar Lagi

Megapolitan
Mobil Mahasiswa Tabrak Bus Kuning UI, Saksi: Penumpangnya 3, Cowok Semua

Mobil Mahasiswa Tabrak Bus Kuning UI, Saksi: Penumpangnya 3, Cowok Semua

Megapolitan
Kebengisan Pembunuh Wanita Dalam Koper: Setubuhi dan Habisi Korban, lalu Curi Uang Kantor

Kebengisan Pembunuh Wanita Dalam Koper: Setubuhi dan Habisi Korban, lalu Curi Uang Kantor

Megapolitan
Kronologi Meninggalnya Siswa STIP yang Dianiaya Senior

Kronologi Meninggalnya Siswa STIP yang Dianiaya Senior

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com