Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan fasilitas sekolah gratis, baik negeri maupun swasta.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta itu menilai, sekolah gratis di Jakarta harus tersedia dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi E bidang pendidikan, sudah diputuskan untuk segera diwujudkanya sekolah gratis untuk warga Jakarta dari TK sampai SMA," kata Basri Baco di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/5/2024) sore.

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan, program sekolah gratis menyasar satuan pendidikan dengan grade C dan D, bukan A dan B yang muridnya kebanyakan berasal dari keluarga mampu.

"Sekolah gratis yang dimaksud adalah sekolah gratis untuk sekolah swasta dengan grade C dan D, bukan sekolah gratis yang mewah atau high class," ujarnya.

Baca juga: Antisipasi Pemilih Pilgub DKI Turun, KPU Gandeng Ormas hingga Sekolah untuk Sosialisasi

Khusus untuk satuan pendidikan negeri, kata Baco, program sekolah gratis akan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya terkait dengan zonasi.

Baco menyebut, pihaknya telah membahas usulan program sekolah gratis ini dengan Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan.

Salah satu yang dibahas dalam diskusi tersebut ialah terkait dana yang diperlukan untuk mewujudkan sekolah gratis. Baco bilang, kebutuhan dana program ini jauh lebih rendah dari dugaan Komisi E.

"Enam bulan lalu ada bimtek (bimbingan teknis) Komisi E di Bali dan mengundang Dinas Pendidikan untuk berdiskusi dengan Pemda Bali. Sempat tercengangkan butuh Rp 4 triliun, tetapi hasil kajian sementara turun Rp 1 triliun," ucapnya.

Baco menambahkan, program sekolah gratis ini bertujuan untuk menekan angka siswa putus sekolah, khususnya di Jakarta, akibat keterbatasan biaya.

"Tidak ada warga Jakarta yang tidak mampu bayar uang sekolah di Jakarta dan tidak ada lagi anak yang disuruh pulang karena belum bayar sekolah. Dan tidak ada lagi ijazah yang harus ditahan swasta karena orangtua tidak mampu menyelesaiakan administrasi," jelas dia.

Sekolah gratis dinilai dapat menjadi lompatan bagi warga Jakarta serta warisan dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.

"Sudah mendapatkan arahan pimpinan eksekutif Pak Pj Gubernur dan Sekda (Sekretaris Daerah) untuk dikaji dan mempertimbangkan segala aspek yang dipikirkan dan kerjakan terkait dengan wujudkannya sekolah gratis," tutur Baco. 

Baca juga: Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah