Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sudah, Lupakan Saja Monorel"

Kompas.com - 03/03/2014, 11:15 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI Jakarta disarankan melupakan proyek monorel. Pengamat transportasi, Darmaningtyas, meyakini proyek ini kembali terkendala seperti tahun 2007 lalu.

"Sudah, lupakan saja monorel," kata pria yang akrab disapa Tyas, di Jakarta, Senin (3/3/2014).

Menurut Tyas, pembangunan proyek monorel tidak layak, baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi teknis.

Dia mencontohkan rencana pembangunan di jalur hijau, Casablanca-Senayan. Dari desainnya, kata Tyas, jalur itu berada di jalan protokol. Pengerjaannya berpotensi mengganggu lalu lintas. Apabila tidak berdasarkan kajian yang matang dan didukung rekayasa lalu lintas, lanjut dia, pembangunan monorel justru akan menambah titik kemacetan baru di Jakarta.

Oleh karena itu, kata dia, pengerjaan sebaiknya dilaksanakan pada malam hari, mulai pukul 21.00-05.00 pagi. Pengerjaan dengan maksimal waktu tujuh jam tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

"Jangan sampai pekerjaan itu mengganggu para pengguna jalan. Terlebih pengerjaan berada di tengah kota dan dapat menyebabkan polusi suara bagi para karyawan yang bekerja di sepanjang kawasan Kuningan," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, pemasangan tiang pancang monorel juga terkendala. Untuk pemasangan, tiang pancang harus ditancapkan hingga kedalaman 30 meter. Sementara itu, hingga kini, PT Jakarta Monorail (JM) belum diketahui akan menggunakan alat apa untuk menancapkan tiang pancang.

"Dari sisi teknis saja mengalami kesulitan. Belum lagi kesulitan mendapatkan dana pembangunan, kalau mereka enggak kesulitan, dari dulu proyek ini sudah selesai," kata Tyas.

Hingga saat ini, PT JM juga belum menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) baru dengan Pemprov DKI Jakarta. Pada 21 September 2011, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, telah mengeluarkan surat nomor 1869/-1.811.3 untuk mengakhiri PKS antara Pemprov DKI dan PT JM karena pembangunan kontruksi mangkrak sejak 2007.

Pada PKS baru yang diajukan Pemprov DKI kepada PT JM, ada dua klausul tambahan. PT JM harus menyelesaikan pembangunan monorel dalam jangka waktu tiga tahun. Jika gagal, seluruh aset bangunan akan menjadi milik Pemprov DKI. Selain itu, PT JM juga harus memberikan uang jaminan kepada Pemprov DKI sebesar 5 persen.

Namun, PT JM menolak klausul kedua karena nilainya terlalu besar dan tidak sesuai aturan Bappenas. PT JM hanya akan memberikan uang jaminan 1 persen dari total investasi 1,5 miliar dollar AS kepada Pemprov DKI. Jika sesuai dengan klausul yang diusulkan DKI sebanyak 5 persen, PT JM harus menyerahkan sebanyak 75 juta dollar AS. Sementara itu, PT JM hanya akan mengikuti peraturan Bappenas, dengan menyerahkan 1 persen investasinya, yakni sebanyak 15 juta dollar AS ke DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakak Beradik di Bogor Gunakan Akun Palsu untuk Rekrut Selebgram Promosi Judi Online

Kakak Beradik di Bogor Gunakan Akun Palsu untuk Rekrut Selebgram Promosi Judi Online

Megapolitan
PLN Merugi Rp 25 Juta karena Pencurian Kabel Listrik di Tambora

PLN Merugi Rp 25 Juta karena Pencurian Kabel Listrik di Tambora

Megapolitan
Tak Mampu Beli Tiket Kolam Renang, Anak-anak di Pademangan Berenang di Kali Keruh dan Banyak Ular

Tak Mampu Beli Tiket Kolam Renang, Anak-anak di Pademangan Berenang di Kali Keruh dan Banyak Ular

Megapolitan
Bantahan Ormas Soal Pungli ke Pengendara yang Melintas di Samping RTH Kalijodo: Tak Ada Sejarahnya Cuma Lewat Bayar

Bantahan Ormas Soal Pungli ke Pengendara yang Melintas di Samping RTH Kalijodo: Tak Ada Sejarahnya Cuma Lewat Bayar

Megapolitan
Staf Hasto Kristiyanto Minta Perlindungan ke LPSK Usai Digeledah KPK Terkait Kasus Harun Masiku

Staf Hasto Kristiyanto Minta Perlindungan ke LPSK Usai Digeledah KPK Terkait Kasus Harun Masiku

Megapolitan
Jadwal Konser Jakarta Fair Juli 2024

Jadwal Konser Jakarta Fair Juli 2024

Megapolitan
Dua Penipu “Like” dan “Subscribe” yang Tertangkap Bertugas Bikin Rekening

Dua Penipu “Like” dan “Subscribe” yang Tertangkap Bertugas Bikin Rekening

Megapolitan
Cegah Pencurian, PLN Minta Masyarakat Segera Lapor jika Lihat Orang Mencurigakan di Sekitar Instalasi Listrik

Cegah Pencurian, PLN Minta Masyarakat Segera Lapor jika Lihat Orang Mencurigakan di Sekitar Instalasi Listrik

Megapolitan
Dua Pria di Jakbar Jual 9 Kg Kabel PLN Curian Seharga Rp 1 Juta

Dua Pria di Jakbar Jual 9 Kg Kabel PLN Curian Seharga Rp 1 Juta

Megapolitan
Kakak Beradik di Bogor Rekrut 70 Selebgram untuk Promosikan 16 Situs Judi 'Online' Sejak 2022

Kakak Beradik di Bogor Rekrut 70 Selebgram untuk Promosikan 16 Situs Judi "Online" Sejak 2022

Megapolitan
Pemkot Depok Sediakan Beasiswa untuk Siswa Tidak Mampu yang Gagal Lolos PPDB

Pemkot Depok Sediakan Beasiswa untuk Siswa Tidak Mampu yang Gagal Lolos PPDB

Megapolitan
PLN Sebut Pencurian Kabel di Tambora Bisa Bikin Korsleting dan Ledakan

PLN Sebut Pencurian Kabel di Tambora Bisa Bikin Korsleting dan Ledakan

Megapolitan
Walkot Idris Akui Jumlah SMA di Depok Masih Kurang

Walkot Idris Akui Jumlah SMA di Depok Masih Kurang

Megapolitan
Polisi Bekukan 16 Rekening Bank Penampung Dana Judi Online di Bogor

Polisi Bekukan 16 Rekening Bank Penampung Dana Judi Online di Bogor

Megapolitan
Usung Marshel Widianto, Gerindra Serahkan Kursi Bakal Cawalkot Tangsel ke Koalisi

Usung Marshel Widianto, Gerindra Serahkan Kursi Bakal Cawalkot Tangsel ke Koalisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com