Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut PT Metromini Minta Waktu Peremajaan Armada

Kompas.com - 06/01/2016, 08:56 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik kepemilikan PT Metromini sudah berakhir. Kini, fokus mereka melakukan peremajaan bus karena sudah bisa mengikuti revitalisasi angkutan umum.

Hal itu dilakukan seperti yang diminta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memenuhi syarat mengikuti sistem rupiah per kilometer.

Direktur Utama PT Metromini Novrialdi mengatakan, pihaknya saat ini sudah mendapatkan pengakuan sebagai pengurus tunggal PT Metromini melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia dengan nomor AHU-0107372.AH.01.10.Tahun.2015.

Novrialdi meminta Pemprov DKI memberi waktu agar pihaknya dapat melakukan peremajaan seperti yang dilakukan Kopaja sebelumnya.

"Kami sangat ingin meremajakan. Dari zaman Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, kami sudah mengajukan diri. Tetapi karena ada dua kepengurusan, kami tidak bisa," kata Novrialdi saat dihubungi Rabu (6/1/2016).

"Dalam setahun kami mampu meremajakan 500 unit bus sesuai Standar bus TransJakarta."

Umur kebanyakan bus metromini lebih dari 10 tahun. Untuk itu, Novrialdi meminta Pemprov DKI mencabut kebijakan penertiban yang mendasari pada usia kendaraan maksimal 10 tahun.

Pasalnya, bila Metromini dihapuskan dari peredaran, ribuan orang yang bergantung nafkahnya akan terombang-ambing.

"Kopaja saja dikasih waktu satu tahun dan hanya bisa menyediakan 320 unit, yang beroperasi hanya 150 karena surat-suratnya belum lengkap."

"Masa kami tidak diperbolehkan. Kami sudah mengurus administrasi ke Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Butuh waktu untuk peremajaan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Megapolitan
Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Masih Banyak Pengangguran di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Dinas SDA DKI: Normalisasi Ciliwung di Rawajati Bisa Dikerjakan Bulan Depan

Megapolitan
Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Warga Miskin Ekstrem di Tanah Tinggi Masih Belum Merasakan Bantuan, Pemerintah Diduga Tidak Tepat Sasaran

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Mobil Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dilelang

Megapolitan
Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Tiktoker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com