4 BUMD DKI Berganti Dirut Dalam Setahun Terakhir

Priyatno mengatakan, Anies tak memberikan target pasti kepada dirinya. Anies hanya meminta peningkatan layanan yang signifikan di masa pemerintahannya.

"Pak Anies enggak ngomong angka ya tapi bagaimana ini bisa berubah secara drastislah," ujar Priyanto.

Baca juga: Banggar DPRD DKI Coret PMD Rp 1,2 Triliun untuk PAM Jaya

Pencopotan Dirut Jakpro

BUMD PT Jakarta Propertindo juga mengalami pergantian dirut. Anies Baswedan mencopot Satya Heragandhi sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Satya dicopot lewat rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa yang berlangsung pada 10 Juli lalu.

Satya digantikan oleh bekas Direktur Manajemen Aset PT Pertamina Dwi Wahyu Daryoto. Anies mengatakan Dwi Wahyu adalah sosok yang tepat memimpin BUMD Jakarta. Dwi menguasai pengelolaan aset, bidang yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Jakarta.

"Kita alhamdulillah mendapatkan seorang dirut yang punya pengalaman di bidang pengelolaan aset yang baik," kata Anies.

Anies membantah bahwa pencopotan Satya terkait adanya kesalahan yang dilakukan.

Baca juga: Dirut Jakpro yang Dicopot dan Diganti Eks Direktur Pertamina

Ia menyebut justru karena Satya sangat fasih soal light rail transit (LRT), ia dipersiapkan untuk mengisi jabatan di perusahaan operasional LRT yang akan dibentuk DKI.

"Jadi bukan Pak Satya hilang. Enggak, justru Pak Satya yang sudah menguasai soal LRT kami ingin Pak Satya fokus di LRT Jakarta," ujar Anies.

Dirut Dharma Jaya Mundur

Dirut BUMD pertama yang mengalami pergantian pada masa Anies adalah Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati. Marina memilih mundur setelah kurang lebih tiga tahun menduduki posisi Dirut Dharma Jaya. 

Mundurnya Marina bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018. Alasan Sandiaga Uno, yang saat itu menjadi Wakil Gubernur DKI, tidak memberikan PMD adalah supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Namun Marina merasa tidak adil bahwa PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi karena pencabutan PMD itu. Sebab, program itu bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya, melainkan untuk kesejahteraan warga berpenghasilan rendah.

Saat itu, Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging.

Baca juga: Dirut Dharma Jaya Marina Ratna Akhirnya Mundur dan Diganti

Namun, dalam rapat banggar (badan anggaran) di Komisi C pada 21 November 2017, Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD. Dia meminta, pencairan PSO bisa dipercepat.