Sekolah Swasta di Bekasi Merasa Dianaktirikan dan Akan Gelar Aksi di Depan Wali Kota

BEKASI, KOMPAS.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bekasi yang berlangsung selama dua minggu pada awal Juli lalu rupanya menyisakan polemik.

Hujan kritik datang dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, yang merasa keberadaan sekolah-sekolah swasta semakin dianaktirikan dalam berbagai aspek.

Sejumlah pengelola sekolah swasta di Bekasi pun resah lantaran jumlah peserta didik baru yang diterima semakin ciut, karena Pemerintah Kota Bekasi dinilai pilih kasih terhadap pengelolaan sekolah negeri dan swasta.

"Kami minta pendidikan itu tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta. Jangan perhatian setengah-setengah kepada swasta," kata Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly saat dihubungi, Senin (15/7/2019).

"Sekolah negeri tiap tahun dibangun, sekolah swasta dibangun oleh masyarakat tapi tidak dapat siswa karena siswa yang ada berbondong-bondong masuk sekolah negeri karena pemerintah kota janjikan gratis," imbuhnya.

Merasa tak dilibatkan jelang PPDB

Menurut Ayung, sebelum PPDB 2019 dimulai, sekolah-sekolah swasta di Bekasi tak dilibatkan dalam dua hal.

Pertama, soal perhitungan kursi. Ayung menuding Pemkot Bekasi hanya menghitung daya tampung siswa-siswi berdasarkan penghitungan kursi sekolah negeri.

"Bukan sekolah swasta enggak kompetitif. Pemkot menghitung kebutuhan ruang kelas itu hanya di sekolah negeri, yang swasta dia enggak hitung. Sehingga, mereka berpatokan dari hasil itu, karena masih kurang, mereka tambah unit sekolah baru," ia menjelaskan.

Kedua, Ayung menilai bahwa Pemkot Bekasi alpa memetakan kebutuhan sekolah dengan jumlah calon siswa di suatu daerah. Hal ini, menurut dia, masih berkaitan dengan penghitungan kursi secara sepihak tadi.

Akibatnya, unit-unit sekolah baru bermunculan dan mencaplok calon-calon siswa sekolah swasta.

"Ada beberapa tempat yang jumlah siswanya sedikit, tapi jumlah sekolahnya banyak. Misalnya di Bekasi Timur, Bekasi Selatan, atau di Kecamatan Rawalumbu. Bekasi Timur saja sudah banyak sekolah negeri, dia tambah lagi unit sekolah baru SMPN 57. Dia tidak petakan per kecamatan jumlah sekolahnya, termasuk swastanya," Ayung menguraikan.

"Kalau ada unit sekolah baru di lokasi yang enggak ada swastanya, silakan. Misalnya, di Jatikramat, silakan. Ini kan dibikin di daerah padat yang sekolah negerinya banyak, sekolah swasta sudah banyak," imbuhnya.

Baca juga: Pemkot Bekasi Dikritik Tak Libatkan Sekolah Swasta Sebelum Buka PPDB

Berencana unjuk rasa

BMPS Kota Bekasi berencana mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Bekasi, Selasa (16/7/2019) siang guna menyuarakan keresahan tersebut.

Ayung mengklaim aksi unjuk rasa BMPS di depan Kantor Walikota Bekasi nanti bakal diramaikan oleh 1.000 peserta.

"Rencana setelah shalat zuhur di Islamic Center, bergerak ke kantor walikota," kata Ayung.

Ayung menjelaskan, kondisi sekolah-sekolah swasta di Bekasi saat ini kian parah. Beberapa di antaranya hanya menerima siswa baru di bawah 10 anak.

Beberapa lainnya terpaksa berhenti beroperasi. Namun, dia tak membeberkan sekolah-sekolah swasta mana saja yang menanggung nasib pahit itu.

"Masih kita kumpulkan datanya. Ada beberapa sekolah yang dipastikan tidak menerima siswa lagi," kata Ayung.

Baca juga: Kisah dari SMP Swasta di Bekasi yang Hanya Kedatangan 2 Siswa Baru...

Tanggapan Pemkot Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) berencana mengevaluasi sejumlah sekolah swasta yang kekurangan siswa.

Pada tingkat SMP, misalnya, Disdik Kota Bekasi telah mengetahui adanya beberapa sekolah swasta yang kekurangan siswa sejak beberapa tahun belakangan.

"Terjadi dari tahun-tahun kemarin. Sekolah-sekolah kecil itu. Banyak memang, makanya nanti akan kita evaluasi," ujar Kepala Seksi SMP Disdik Kota Bekasi Mawardi kepada Kompas.com, Senin (15/7/2019) pagi.

"Harusnya kan dia dimerger, digabung dengan sekolah lain yang terdekat. Nanti kita akan sosialisasi, verifikasi dulu sebelum evaluasi," kata Mawardi.

Mawardi mengaku heran dengan adanya sekolah swasta di Bekasi yang hanya menerima tak sampai 10 siswa baru. Di satu sisi, menurut data Disdik Kota Bekasi, ada ribuan calon siswa yang tak terserap di sekolah negeri.

Baca juga: Siswa Baru Sedikit, Pengelola Sekolah Swasta di Bekasi Bakal Demo Kantor Wali Kota Besok

Pada tingkatan SMP saja, jumlah SMP Negeri di Kota Bekasi cuma sanggup menampung sekitar 30 persen lulusan SD. Artinya, di atas kertas, 70 persen lulusan tersisa berpotensi terserap di sekolah swasta.

"Kalau dari segi kelulusan, 44 ribu (kelulusan SD dan madrasah) harusnya enggak usah sampai terjadi ya (sekolah swasta kekurangan siswa). Kita terima 15 ribuan siswa, kan masih banyak sisanya," jelas Mawardi.

Dari data yang diterima Kompas.com dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi usai PPDB, jumlah lulusan SD yang mendaftar di SMP Negeri sejumlah 21.793 anak. Sebanyak 57 SMP Negeri di Kota Bekasi hanya sanggup menyediakan kursi bagi 14.534 anak di antaranya.

"Harusnya satu digit murid gitu ya enggak bisa jalan ya, dari mana operasionalnya ya? Harusnya sekolah sendiri mengambil langkah," kata Mawardi.

Baca juga: Pemkot Janji Evaluasi Sekolah Swasta di Bekasi yang Kekurangan Murid Hingga di Bawah 10 Anak