Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Saat massa BMPS berunjuk rasa sekitar pukul 13.30 WIB, sepuluh perwakilan BMPS dan Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS), termasuk Ayung, diizinkan masuk ke Kantor Pemerintah Kota Bekasi. Mereka menemui sejumlah pejabat teras Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, di antaranya Kepala Disdik Inayatullah beserta staf ahli dan sekretarisnya.

Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Sementara pertemuan berlangsung, pengunjuk rasa yang terdiri dari bapak dan ibu-ibu terus berorasi dan bernyanyi dengan tertib.

Baca juga: Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Ditemui terpisah, Kepala Disdik Kota Bekasi Inayatullah menyebut pihaknya akan berkomunikasi dengan Rahmat Effendi selaku pembuat kebijakan. Ia mengklaim, jajarannya terbuka bagi evaluasi PPDB 2019 yang diprotes oleh BMPS.

"Ya dia (BMPS) menginginkan bertemu dengan pak walikota, nanti coba kita komunikasi," kata Inayatullah.

"Evaluasi ke depan yang penting, apakah itu kesalahan manajemen atau tidak. Kalau masyarakat percaya, insya Allah sekolah swasta akan lebih baik ke depannya. Bila perlu ada focus group discussion itu," kata dia.

Ayung Sardi Dauly mengklaim pihaknya kemungkinan menggelar aksi unjuk rasa dengan skala yang lebih besar pada pekan depan bila Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tak kunjung menemui BMPS dalam waktu sepekan sejak aksi unjuk rasa perdana yang digelar, Selasa (16/7/2019) di depan kantornya.

"Terus terang kita kecewa. Bapak dan Ibu, perjuangan kita tidak sampai di sini. Mungkin berikutnya kita turunkan guru-guru juga. Sekarang kan hanya kepala sekolah," kata Ayung berapi-api saat berorasi di depan massa BMPS. Beberapa pengunjuk rasa BMPS yang ditemui Kompas.com saat aksi hari ini mengaku berstatus guru. "Nanti, SMP swasta yang tak memenuhi kuota siswa saat input dapodik (data pokok pendidikan), siswanya kita angkut, kita serahkan ke Wali Kota," ujar Ayung, masih berapi-api.

Jika masih gagal, Ayung mengklaim pihaknya bakal melayangkan somasi ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy.