Pemkot Bekasi Dinilai Gusur Warga Pekayon secara Ilegal

Kompas.com - 04/09/2019, 06:24 WIB
Korban penggusuran di Pekayon dan Jakasetia, Bekasi menuntut kejelasan hak atas tanah dan tempat tinggal mereka terhadap BPN Kota Bekasi. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANKorban penggusuran di Pekayon dan Jakasetia, Bekasi menuntut kejelasan hak atas tanah dan tempat tinggal mereka terhadap BPN Kota Bekasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi telah menggusur deretan pemukiman warga di Kampung Poncol Bulak, Jakasetia, Bekasi Selatan pada 25 Oktober 2016.

Sepekan berselang, penggusuran itu berlanjut ke sisi selatan, tepatnya sisi tembok kompleks perumahan Peninsula.

Namun, penggusuran yang lebih dikenal sebagai “penggusuran Pekayon” itu dinilai bermasalah.

Hingga hari ini, warga korban gusuran yang telah tinggal sejak 20 tahun lalu itu masih bertahan di atas puing-puing rumahnya.

Mereka tak punya tempat tinggal sejak rumahnya digilas alat berat.

Baca juga: Anak Muda hingga Nenek-nenek Korban Penggusuran di Bekasi Demo di Kantor BPN

Namun, mereka kembali digusur pada Senin (2/9/2019). Diduga ada kekerasan terhadap warga saat proses penggusuran tersebut.

Warga merasa, Pemkot Bekasi tak berhak menggusur mereka. Alasan pertama, tanah itu bukan milik siapa-siapa, bukan pula milik pemerintah.

Belum ada satu pun sertifikat hak atas tanah itu yang dicatat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi.

"Tanah tersebut merupakan aset negara Kementerian PUPR/Perum Jasa Tirta II yang belum dimohonkan suatu haknya. Terhadap tanah aset negara yang belum dimohonkan sertifikatnya, dokumen tidak tersimpan pada BPN," tulis Kepala BPN Kota Bekasi, Deni Ahmad Hidayat dalam surat balasan permohonan keterbukaan informasi publik atas status tanah gusuran Jakasetia bertanggal 21 Agustus 2019. Salinan surat itu diterima Kompas.com pada Senin (2/9/2019).

Baca juga: Polemik Penggusuran Perumahan di Bekasi, di Antara Klaim Pemkot dan Protes Warga

Tanah negara, bukan tanah pemerintah

Pemerintah Kota Bekasi bersikukuh bahwa tanah itu "milik" Perum Jasa Tirta (PJT) II. Atas dasar itu, pembongkaran dilakukan.

"Yang kami tertibkan, yang kami asumsikan bukan tanah milik pribadi. Yang kita bongkar tanah milik PJT II. Prioritas kita memang tanah milik PJT II, karena memang tidak ada anggaran untuk bebaskan lahan milik pribadi," ucap Kepala Bidang Perencanaan Ruang Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi, Dewi Astianti kepada Kompas.com pada 20 Agustus 2019.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Megapolitan
Tak Ada Lonjakan Jumlah Penumpang MRT Saat Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Tak Ada Lonjakan Jumlah Penumpang MRT Saat Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Megapolitan
5 Karyawan Positif Covid-19, LKBN Antara Ditutup Sehari

5 Karyawan Positif Covid-19, LKBN Antara Ditutup Sehari

Megapolitan
Kronologi Penangkapan 3 Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Kronologi Penangkapan 3 Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Pademangan Timur Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Pademangan Timur Terbakar

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap, Perusahaan Jasa Pengiriman Berskala UMKM Terdampak

Aturan Ganjil Genap, Perusahaan Jasa Pengiriman Berskala UMKM Terdampak

Megapolitan
Perusahaan Jasa Pengiriman Siapkan Opsi Hadapi Ganjil Genap, Pakai Motor hingga Ubah Pelat Kuning

Perusahaan Jasa Pengiriman Siapkan Opsi Hadapi Ganjil Genap, Pakai Motor hingga Ubah Pelat Kuning

Megapolitan
Ini Alasan Anji Wawancara Hadi Pranoto soal Klaim Temuan Obat Covid-19

Ini Alasan Anji Wawancara Hadi Pranoto soal Klaim Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Meriahkan 17 Agustus di Masa Pandemi, Pemkot Tangerang Gelar Lomba Joget Balon Online

Meriahkan 17 Agustus di Masa Pandemi, Pemkot Tangerang Gelar Lomba Joget Balon Online

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Megapolitan
44 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Ada Kasus Covid-19

44 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Ada Kasus Covid-19

Megapolitan
Alasan Ibu Pura-pura Temukan Bayi Terlantar yang Ternyata Anaknya Sendiri...

Alasan Ibu Pura-pura Temukan Bayi Terlantar yang Ternyata Anaknya Sendiri...

Megapolitan
Sempat Ditutup karena Covid-19, Hari Ini PN Jakbar Kembali Gelar Persidangan

Sempat Ditutup karena Covid-19, Hari Ini PN Jakbar Kembali Gelar Persidangan

Megapolitan
Anji Mengaku Pegal Usai Dicecar 45 Pertanyaan oleh Polisi

Anji Mengaku Pegal Usai Dicecar 45 Pertanyaan oleh Polisi

Megapolitan
Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X