Babak Baru Polemik Ormas Kelola Parkir Minimarket di Bekasi

"Termasuk masalah PAD (pendapatan asli daerah), termasuk masalah pengusahanya bagaimana polanya. Mau kami tanyakan semua regulasi masalah parkiran ini," lanjut dia.

Selain itu, pertemuan dengan para pengusaha minimarket diharapkan dapat menerangkan kejadian yang sebenarnya di lapangan, dibandingkan dengan klaim-klaim Aan Suhanda.

Sebab, Aan tak mampu menunjukkan kepada Komisi III data-data minimarket mana saja yang lahan parkirnya dikelola anggota ormas. Ia hanya mengklaim mampu meraup Rp 1,2 miliar dalam kurun Januari hingga September 2019, selama lahan parkir sejumlah minimarket dikelola ormas. Jumlah itu disebut Muin tak seberapa.

"Kami tadi minta data semua, semua yang selama ini dia keluarkan surat penugasan, ada berapa sih kurang lebih minimarketnya? Karena kami ingin mengalkulasi, kalau Rp 1,2 miliar satu tahun, berapa nih sesungguhnya potensinya? Apakah itu riil atau tidak?" ujar Muin.

Data tersebut penting buat pemerintah memetakan potensi pajak parkir dari minimarket untuk pendapatan asli daerah (PAD) 2020. Perluasan pungutan parkir, rencananya, masuk menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Bekasi mendongkrak PAD.

"Dia enggak bisa menyampaikan. Saya bilang, 'Kan pasti surat penugasan itu ada kopiannya semua, Pak'. Enggak mungkin mengeluarkan surat penugasan, enggak ada kopiannya," kata Muin lagi.

Polisi masih kembangkan kasus

Pada perkembangan lain, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Indarto menyatakan, jajarannya masih terus menyelidiki dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di balik penerbitan surat tugas kepada ormas di Bekasi itu.

"Sedang berjalan terus. Artinya setiap minggu mereka juga ada panggilan-panggilan. Nanti pada saatnya penyidik menyatakan selesai pemeriksaan baru digelar perkara," ujar Indarto, Rabu sore.

Baca juga: 9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Indarto mengatakan, ia belum bisa memberitahukan apakah kasus itu mempunyai indikasi kuat korupsi atau tidak. Ia juga enggan menyebut nama-nama yang diperiksa dan kemungkinan terlibat.

Jajarannya masih fokus menyelidiki apakah ada tindak pidana atau tidak dalam kasus ini, lanjut Indarto. 

"Apabila penyelidikan yang dilakukan ini cukup ada bukti permulaan, bisa naik ke penyidikan. Kalau bisa nantinya naik sidik (tahap penyidikan). Kalau tidak bisa ya didrop, berarti bukan tindak pidana," ucap Indarto.