Pemkot Depok Hanya Proses Data Penerima Bansos yang Masuk per 16 April

Tak lengkapnya data membuat tim pengolah data yang personelnya terbatas harus berjibaku memvalidasi ulang data tersebut.

"Di atas itu (16 April 2020), usulan (data non-DTKS) masuk saja. Tetap kita masukkan, tapi kelengkapan datanya yang kemudian harus kita lakukan validasi lagi," ujar Kiki.

"Sudah menumpuk datanya, yang itu (per 16 April 2020) saja harus kami rekapitulasi menyeluruh, pengolahan data dengan personel kami terbatas," tambah dia.

Rekapitulasi dan validasi ulang selesai maupun tidak, data yang terkumpul hingga 26 April 2020 itu akan tetap disetor ke Pemprov Jawa Barat pada 25 April 2020 nanti, sesuai tenggar waktu.

"Nanti realisasinya bagaimana, para tim data di provinsi maupun Kemensos yang menganalisis ini. Sudah bukan kami lagi," kata Kiki.

Janji pemerintah untuk menyalurkan bansos belum ditunaikan secara tuntas untuk warga Depok, meskipun telah memasuki hari ketujuh PSBB diterapkan, hari ini, Selasa (21/4/2020).

Pemerintah Kota Depok sudah mencairkan secara penuh alias 100 persen, total anggaran Rp 7,5 miliar dari APBD Kota Depok untuk dana bantuan sosial, meskipun dianggap tak merata dan tak seluruhnya tepat sasaran.

Baca juga: Lebih dari 2.000 Sopir Angkot di Depok Menanti Bansos

Anggaran itu dirinci menjadi sebesar Rp.250.000 untuk 30.000 Kepala Keluarga dari data non-DTKS.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat baru mengucurkan bantuan kepada 1.000 Kepala Keluarga/Kelompok Penerima Manfaat (KK/KPM) hingga per Senin (20/4/2020), dari target kuota sebanyak 10.423 KK/KPM.

Setiap KK/KPM berhak atas bantuan senilai Rp 500.000 dari APBD Provinsi Jawa Barat. Rinciannya, Rp 350.000 dalam bentuk sembako dan barang kebutuhan harian, Rp 150.000 dalam bentuk uang tunai.