JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkapkan, seluruh anggota Komisi E meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik seluruh commitment fee Formula E yang telah dibayarkan.
Hal ini diungkapkan para anggota Dewan saat rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E di Jakarta.
"Kita kemarin rapat meminta agar kalau bisa dana yang sudah dibayarkan ditarik dulu karena kita lagi butuh dana. Tidak mungkin Formula E-nya bisa dilaksanakan. Tapi kan memang prosesnya tidak segampang kita minta uang ke orangtua kita langsung dikasih," ucap Iman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/6/2020).
Baca juga: Pemprov DKI Sudah Bayar Commitment Fee Formula E 31 Juta Poundsterling
Komisi E menyarankan agar Jakpro memastikan apakah Formula E masih bisa diselenggarakan walaupun pandemi Covid-19 sudah berakhir.
Dispora dan Jakpro mengaku akan mengkaji dan mempelajari usulan dari Komisi E tersebut.
"Pelajari dulu MoUnya, terus denda atau apa. Dia akan mencoba iya kan, tapi kita minta mereka pelajari dulu ini masih possible enggak untuk dilanjutkan," kata dia.
Bila commitment fee ingin ditarik, maka harus dengan persetujuan atau atas izin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Tentunya dengan seizin gubernur kalau kita kan melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis kayaknya ekonominya impossible lah dalam kondisi kayak begini. Lagi mempelajari diskusi lagi dengan pak gubenur. Karena keputusannya itu kan di pak gub bukan jakpro," tuturnya.
Pemprov DKI sudah membayar commitment fee mencapai 31 juta poundsterling.
Baca juga: Komisi E DPRD DKI Kompak Minta Commitment Fee Formula E 31 juta Poundsterling Ditarik
Rinciannya adalah 20 juta poundsterling untuk penyelenggaraan Formula E 2020 dan 11 juta poundsterling (pembayaran termin pertama) untuk penyelenggaraan 2021.
Sejumlah anggota Dewan dari berbagai fraksi di Komisi E DPRD DKI Jakarta sebelumnya kompak meminta panjar sebagai bentuk komitmen menjadi tuan rumah Formula E untuk ditarik hingga 100 persen.
Penyelenggaraan balapan mobil listrik itu juga diminta ditunda untuk 2021.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, balapan mobil listrik tersebut sebaiknya dihentikan dahulu.
Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta diminta tidak usah memikirkan penyelenggaraan pada tahun 2021.
"Sekarang pikirkan uang puluhan juta poundsterling bagaimana bisa ditarik. Uang saat ini dibutuhkan untuk sembako masyarakat di tengah paparan Covid-19. Sensitivitas kita dibutuhkan saat masa pandemi saat ini," kata Jhonny saat rapat.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.