Rencana Besaran Bantuan Uang Masuk Sekolah Swasta bagi Siswa Tak Lolos PPDB DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengucurkan anggaran Rp 171 miliar atau secara rinci Rp 171.065.500.000 untuk bantuan uang pangkal bagi siswa terdampak Covid-19 yang bakal masuk sekolah swasta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, bantuan anggaran ini dibagi untuk siswa yang masuk ke SD, SMP, dan SMA/SMK swasta.

Untuk siswa SD yang bakal dibantu adalah sebanyak 9.959 dengan uang pangkal Rp 1 juta. Totalnya adalah Rp 9,95 miliar.

Lalu untuk siswa SMP yang akan dibantu 27.766 dengan bantuan uang pangkal Rp 1,5 juta. Totalnya sebesar Rp 41,64 miliar.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Kucurkan Rp 171 Miliar untuk Bantu Siswa Masuk Sekolah Swasta

Kemudian untuk siswa SMA/SMK yang akan dibantu sebanyak 47.783 dengan uang pangkal Rp 2,5 juta. Totalnya Rp 119,45 miliar.

Angka ini kemudian dijelaskan Anies dalam rapat pimpinan bantuan biaya masuk sekolah swasta.

"Ini di Perda nanti peluang, kita masukkan, Pemprovnya bisa masuk sekolah swasta, bisa ikut membuat regulasi, ini judgement angka Rp 2.500.000 per siswa itu kita cek lagi. Bantuan diberikan kepada para penerima bansos, 85.000 sudah hasil padanan," ucap Anies dalam video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020).

"Sudah kasih semua yang masuk uang swasta, uang pangkalnya dibantu Rp 1 juta, Rp 1,5 juta, Rp 2,5 juta, semuanya. Rakyat kita juga merasa tenang, enggak perlu ngurus surat miskin macam-macam," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Bantu 85.000 Siswa yang Tak Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan, selain bantuan uang pangkal Dinas Pendidikan juga diminta untuk mengkaji biaya SPP per bulan di sekolah swasta.

Agar siswa kurang mampu yang terdampak Covid-19 juga bisa dibantu.

"Jadi kita bantu di situ. Ini uang pangkal nih. Nah nanti kita lihat apakah data SPP swasta. Coba kalau boleh tau bu berapa SPP-nya?" tanya Anies.

"Ada yang Rp 200.000, ada yang Rp 700.000, ada yang Rp 900.000. (Range tengah) Rp 800.000, Rp 1 juta," jawab Kadis Pendidikan Nahdiana.

"Karena kalau SPP-nya terlalu mahal, orang enggak mau masuk juga. Betul kan? Ini kan SPP? Ini harus duduk, mengatur cara pembiayaan SPP itu. Sehingga orangtua bisa merencanakan," tambah Anies.