Kompas.com - 23/09/2020, 15:17 WIB
Imam Budi Hartono, politikus PKS yang disebut sudah 99 persen bakal melaju mendampingi Mohammad Idris dalam kontestasi Pilkada Depok 2020. Dokumentasi Pribadi/INSTAGRAMImam Budi Hartono, politikus PKS yang disebut sudah 99 persen bakal melaju mendampingi Mohammad Idris dalam kontestasi Pilkada Depok 2020.

DEPOK, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jawa Barat dua periode dari PKS, Imam Budi Hartono bersiap hijrah ke kancah eksekutif dengan maju ke Pilkada Depok 2020.

Ia bakal menjadi calon wakil wali kota mendampingi petahana Mohammad Idris di Pilkada Depok.

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Imam ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari lalu, total aset yang ia laporkan mencapai Rp 7.984.133.037 atau nyaris Rp 8 miliar.

Jumlah ini jauh di atas dua penyelenggara negara lain yang juga bertarung di Pilkada Depok.

Mohammad Idris melaporkan harta kekayaannya di kisaran Rp 3,1 miliar. Sementara itu di kubu kawan, wakil wali kota Depok saat ini, Pradi Supriatna, melaporkan harta kekayaan sekitar Rp 3,8 miliar.

Baca juga: LHKPN Mohammad Idris Rp 3,1 Miliar

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai informasi, LHKPN ini dapat diakses oleh publik melalui situs resmi elhkpn.kpk.go.id

Berikut rincian harta kekayaan Imam Budi Hartono:

Tanah dan bangunan hasil sendiri Rp 8,2 miliar

1. Tanah dan bangunan di Depok seluas 200m2/320m2, Rp 2 miliar

2. Tanah seluas 200 m2 di Depok, Rp 1,5 miliar

3. Tanah dan bangunan seluas 400 m2/300 m2 di Depok, Rp 3 miliar

4. Tanah dan bangunan seluas 110 m2/250 m2 di Depok, Rp 1,5 miliar

5. Tanah dan bangunan seluas 5 m2/5 m2 di Depok, Rp 200 juta

Baca juga: Pradi Supriatna Maju Pilkada Depok, Laporan Kekayaannya Rp 3,8 Miliar

Kendaraan: hanya sepeda motor, tanpa mobil

1. Honda Vario tahun 2016, hasil sendiri, Rp 9 juta

2. Honda Vario tahun 2019, hasil sendiri, Rp 18 juta

3. Honda Vario tahun 2019, hasil sendiri, Rp 15 juta

Utang

Dalam LHKPN yang ia laporkan ke KPK, ia mencantumkan laporan utang sebesar Rp 337 juta. Namun, tak diketahui rincian utang tersebut.

Di luar itu, Imam melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 20 juta dan kas/setara kas sebesar Rp 59.133.037, tanpa laporan adanya surat berharga.

Tentang LHKPN di situs resmi KPK

KPK memberikan beberapa butir catatan mengenai LHKPN yang bisa diakses publik melalui situs elhkpn.kpk.go.id:

1. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 31 Agustus 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan Perkantoran Tak Berfungsi

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 4 Kali Berturut-Turut

Megapolitan
Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Pengunjung Pasar Anyar dan Pasar Poris Diimbau Pakai PeduliLindungi

Megapolitan
Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Hasil Olah TKP, Kecepatan Bus Transjakarta Saat Tabrakan di Cawang 55,4 Km Per Jam

Megapolitan
Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Ini Nomor Kontak Darurat bagi Warga yang Terkena Bencana di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Pemkot Bekasi Klaim Capaian Vaksin Covid-19 Dosis Pertama Capai 71,85 Persen

Megapolitan
Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Dimulai di Era Ahok, Kini Anies Lanjutkan Kerja Sama dengan NTT untuk Pengadaan Daging Sapi

Megapolitan
Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Jasad Seorang Pria Ditemukan di Bak Mobil Pikap, Awalnya Dikira Sedang Tiduran

Megapolitan
1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

1,8 Juta Warga Belum Divaksin, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Vaksinasi Malam Hari

Megapolitan
Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Update 6 Korban Kecelakaan Transjakarta yang Dirawat di RSUD Budhi Asih, 2 Orang Boleh Pulang

Megapolitan
Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Pelaku Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan Diperiksa Kejiwaannya

Megapolitan
Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Update Covid-19 di Jakarta, Tak Ada Lagi RT Zona Merah dan DKI Catat Nol Kematian

Megapolitan
Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Megapolitan
Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.